REVIEW 2 PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN UPAYA HUKUMNYA

REVIEW 2

PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI

DAN UPAYA HUKUMNYA

Oleh:

Nur Hidayat, S.H.,M.Hum.*

 

 2.   PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH PENUNTUT UMUM

            1.       Proses Penuntutan Perkara Pidana

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap

tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan.Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidik telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menentukan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP.

Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP, yaitu:

  1. memberi tanggal pada berita acara;
  2. memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi, keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain);
  3. catatan mengenai akta dan atau benda;
  4. serta  segala  sesuatu  yang  dianggap  perlu  untuk  kepentingan  penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP.Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 KUHAP.Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita penyidikan yang dibuat oleh penyidik kemudian dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik, yang disebut berkas perkara.

Sehingga berkas perkara pidana tersebut harus terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, beserta lampiran-lapirannya yang terdiri dari:

  1. berita acara pemeriksaan tersangka;
  2. berita acara penangkapan (jika ada);
  3. berita acara penahanan (jika ada);
  4. berita acara penggeledahan (jika ada);
  5. berita acara pemasukan rumah (jika ada);
  6. berita acara penyitaan benda (jika ada);
  7. berita acara pemeriksaan surat (jika ada);
  8. berita acara pemeriksaan saksi (jika ada);

Pada  penjilidan  berkas  perkara,  perlu  menyampaikan  imbauan,  apalagi KUHAP sendiri telah menuntut pembinaan dan peningkatan sikap dan mental aparat penegak hukum, termasuk penyempurnaan administrasi yustisial.Penjilidan berkas perkara termasuk bidang pembinaan administrasi penegakan hukum.Oleh karena itu, betapa pentingnya penyempurnaan penjilidan berkas perkara.

Ketelitian dan kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan, hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional di antara para instansi penegak hukum.

Tidak lagi seperti di masa HIR, kekurangansempurnaan pemeriksan penyidikan masih bisa diperbaiki penuntut umum, yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan.Sedang menurut KUHAP, di tangan penyidiklah finalnya pemeriksaan penyidikan.Itu sebabnya, seandainya penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, berkas dikembalikan penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

Akan tetapi, bolak-baliknya suatu berkas perkara pidana antara penyidik dengan penuntut umum guna menambah dan menyempurnakan pemeriksaan penyidikan, jelas-jelas memperlambat penyelesaian penegakan hukum.Hal seperti ini bertentangan dengan kepentingan tersangka serta berlawanan dengan prinsip peradilan yang cepat, tetap dan biaya ringan. Kekurangsempurnaan pemeriksaan penyidikan dan pengembalian berkas untuk menambah pemeriksaan penyidikan, akan membawa akibat yang kurang baik bagi nama instansi penyidik sendiri. Masyarakat akan menilainya kurang mampu atau cara bekerjanya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, apabila sering terjadi pengembalian berkas oleh pihak penuntut umum kepada penyidik, akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada instansi penyidik.

Menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana yang ditentukan pada pasal 8 ayat 2 dan 3, pasal 110, dan pasal 138 KUHAP, sistem penyerahan berkas perkara dalam dua tahap, yaitu:

  1. tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  2. tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada   penyerahan   tahap   pertama,   penyidik   secara   nyata   dan   fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik kepada penuntut umum, undang-undang belum menganggap penyidikan belum selesai. Dengan kata lain, penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Untuk itu, selama masih terbuka kemungkinan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, hasil pemeriksaan penyidikan masih dianggap belum lengkap, dan menganggap pemeriksaan penyidikan belum mencapai titik penyelesaian.Itu sebabnya penyerahan berkas tahap pertama disebut prapenuntutan.Jadi penyerah berkas perkara tahap pertama belum lagi dapat diartikan sebagai relisasi taraf penuntutan.

Adapun pemeriksaan penyidikan dianggap selesai menurut hukum, bilamana penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas sudah lengkap atau apabila penuntut umum tidak memberikan penjelasan tentang lengkap tidaknya berkas penyidikan setelah 14 (empat belas) hari diajukannya berkas penyidikan. Dengan demikian setelah jangka waktu tersebut dilampaui, ternyata penuntut umum tidak menyampaikan pemberitahuan tentang kekuranglengkapan penyidikan atau apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, maka berkas perkara telah sah dan lengkap serta selesailah fungsi penyidikan.

Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum, meliputi berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan.Akan tetapi perlu diperhatikan, penyerahan dan peralihan itu titik beratnya adalah penyerahan dan peralihan tanggung jawab yuridis, sekalipun hal ini tidak mengurangi arti penyerahan dan peralihan tanggung jawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti. Oleh karena itu, apabila di suatu daerah belum ada Rumah Tahanan Negara serta belum juga mempunyai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan penuntut umum sendiri tidak mempunyai ruang tahanan yang memadai serta gudang penyimpanan barang bukti yang cukup, secara fisik biarlah tersangka dan barang bukti tetap berada di tempat semula yang telah ditentukan penyidik. Namun pengawasan dan tanggung jawab hukum sudah berada di tangan penuntut umum.Kecuali mengenai barang bukti yang sederhana, kecil seperti pistol, pisau, ganja satu dos, dan sebagainya, dapat diserahkan secara langsung kepada penuntut umum.

Menurut pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dengan demikian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.Adapun penuntut umum menurut pasal 137 KUHAP adalah pejabat yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas, dapat dikemukakan kesimpulan bahwa penuntutan adalah:

  1. melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan;
  2. wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum.

Bilamana  dihubungkan  dengan  pra  penuntutan,  terlihat  bahwa  dalam  pra penuntutan ada hubungan tugas yang erat sekali antara penuntut umum dengan pihak penyidik dalam penganganan kasus pidana. Penuntut umum berwenang mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan tujuan penyempurnaan penyidikan, yang disebut pra penuntutan.

Dalam penuntutan hubungan dengan penyidik sudah selesai begitu bekas perkara dinyatakan sudah lengkap, berakhirlah masa pra penuntutan dan beralih pada tahap penuntutan.Hubungan dalam tahap ini yang timbul dan terjadi adalah antara penuntut umum dengan hakim dalam menyidangkan perkara pidananya.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Sebaliknya bilamana penuntut umum memintakan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan.

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara pidana, maka penuntut umum terlebih dahulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna, barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

            2.       Penghentian Penuntutan dan Upaya Hukumnya

Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntutan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian penyidikan bab sebelumnya, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan. Mengenai alasan penghentian sudah dijelaskan pula, yaitu karena hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Atas dasar alasan dan pertimbangan di atas, maka tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penuntutan dilakukan penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat juga terjadi, penghentian yang dilakukan oleh penuntut umum disebabkan perkara yang disangkakan dalam penuntutan dijumpai unsur kedaluarsa untuk menuntut.Oleh karena itu, apabila dalam penuntutan dijumpai unsur kedaluarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penuntutan dihentikan.

Akan tetapi tidak selamanya alasan penghentian penuntutan sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang-undang. Mungkin saja alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau penghentian penuntutan sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan.Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalah-gunaan wewenang.Untuk itu terhadap penghentian penuntutan, undang-undang memberi hak kepada penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.Dengan tujuan yaitu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam tingkat penuntutan. Tata cara pemeriksaan sidang praperadilan diatur oleh KUHAP dalam Bab X, Bagian Kesatu, mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 83. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang praperadilan.

Adapun yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan mengenai penghentian penuntutan, berdasarkan ketentuan KUHAP di atas adalah penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan diberi hak untuk mengajukannya.Di sini terjadi timbal balik.Pada penghentian penyidikan, penuntut umum yang diberi hak untuk mengawasi penyidik, sedang dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi.Di samping itu, dalam penghentian penuntutan ini pengawasan yang dilakukan oleh penyidik dilapisi undang-undang, dengan jalan memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan.Dengan demikian, sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan atau penyidik dapat menyetujuinya, saksi dapat berperan melakukan pengawasan dengan jalan mengajukan permintaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Penghentian penuntutan ini termasuk ruang lingkup penuntutan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 KUHAP huruf h, yang menentukan bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.12 Dalam prakteknya, seolah-olah ada keengganan bagi penuntut umum melakukan penghentian penuntutan dihubungkan dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap, yang dikenal dengan nama formulir P-21.13

Ada sebagian penuntut umum berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya P-21 berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, anggapan demikian adalah pendapat yang keliru.14 Hal ini dikarenakan tanpa dikeluarkannya P-21 tidaklah mungkin perkara dihentikan penuntutannya, karena dengan dikeluarkannya P-21 maka akan terjadi penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan berkas perkara, barang bukti dan terdakwa.

KESIMPULAN

Atas dasar seluruh hasil uraian pembahasan pada bab II dan bab III, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Penghentian penyidikan adalah merupakan tindakan penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkan oleh pihak korban. Penghentian penyidikan adalah merupakan wewenang pihak penyidik atas dasar alasan hukum yang membenarkannya, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia dan karena kedaluarsa. Kendati demikian, tidak selamanya penyidik menghentikan penyidikan atas dasar yang dibenarkan hukum. Bilamana hal ini yang terjadi, maka pihak korban dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan pemeriksaan praperadilan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan tersebut;
  2. Demikian halnya dengan masalah penuntutan, yang notabene adalah merupakan wewenang penuntut umum guna melakukan penuntutan atau untuk menghentikan penuntutan. Penuntut umum wajib melakukan penuntut terhadap seseorang yang tersangkut perkara pidana, bilamana telah memenuhi tahap satu dan tahap dua. Dan bilamana suatu perkara tidak memenuhi ketentuan dalam tahap satu dan tahap dua, maka penuntut umum berwenang untuk menghentikan penuntutan atas perkara pidana tersebut. Adapun bilamana terjadi penghentian penuntutan perkara pidana di luar alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka pihak korban dapat menggunakan upaya hukum dengan mengajukan pemeriksaan praperadilan atas tidak sahnya penghentian penuntutan.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka dapatlah penulis kemukakan beberapa saran-saran, sebagai berikut:

  1. Perlu diberikan sanksi tegas bagi penyidik yang melakukan penghentian penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, artinya sanksi hukum itu tidak hanya menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan, melainkan semacam sanksi penurunan pangkat penyidik tersebut;
  2. Demikian pula bagi penuntut umum yang mempunyai kewenangan menghentikan penuntutan, harus pula diberikan sanksi tegas berupa penururan pangkat penuntut umum tersebut bilamana melakukan penghentian penuntutan yang bertentangan dengan undang-undang. Hal ini mengingat tidak jarang, baik penyidik ataupun penuntut umum menghentikan penyidikan dan penuntutan hanya atas dasar pesan dari pihak tersangka.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas tanah pertanian bekas hak barat. Pertama, melalui tindakan-tindakan yang diperlukan agar supaya pelanggaran terhadap tanah pertanian bekas hak barat tanpa alas hak tidak akan terjadi atau disebut dengan pencegahan (preventif). Tindakan ini dilakukan dalam bentuk melakukan inventarisasi dan pendaftaran terhadap tanah pertanian bekas hak barat, sehingga mempunyai jaminan dan kepastian hukum, baik kepastian hukum kepemilikan atas tanah pertanian bekas hak barat maupun kepastian akan obyeknya atau secara fisik, yaitu dengan diterbitkannya Seripikat Hak Atas Tanah. Kedua, bilamana pelanggaran terhadap tanah pertanian bekas hak barat telah terjadi, maka upaya hukum tidak lagi bersifat preventif, tetapi menjadi korektif karena tujuannya melakukan koreksi terhadap akibat-akibat yang terjadikarena perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak.Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan lembaga non peradilan misalnya pejabat administrasi negara. Upaya hukum yang lain yaitu upaya hukum korektif yang dilakukan oleh lembaga yudisial sehingga telah memasuki proses penegakan hukum.

SARAN

  1. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional tentang peraturan pemberian hak atas tanah agar petani yang menguasai tanah pertanian bekas hak barat yang buta hukum, ketidakmampuannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, yang takut kehilangan tanahnya agar supaya tanah-tanah tersebut tidak jatuh kepada orang yang tidak bertanggung jawab
  2. Perlu dibuatkan aturan-aturan hukum yang jelas dalam pemberian hak atas tanah agar supaya petani yang menguasai tanah pertanian bekas hak Barat yang substansinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam disertasi ini yang terjadi di Indonesia, dapat terlindungi agar terhindar dari orang-orang mafia tanah. Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan hukum untuk mewujudkan tertib hukum yang menuju terwujudnya kepastian hukum, kepastian hak dan tertib administrasi, harus melakukan pendataan atau inventarisasi terhadap tanah pertanian bekas hak barat yang dikuasai petani yang selanjutnya dilakukan pendaftaran hak atas tanahnya, sehingga diterbitkan sertifikat Hak Atas Tanah.

Nama                     : Ari Sulistyawati

NPM                       : 21211084

Kelas                      : 2EB09

Tahun                    : 2013

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: