REVIEW 1 PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN UPAYA HUKUMNYA

REVIEW 1

PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI

DAN UPAYA HUKUMNYA

Oleh:

Nur Hidayat, S.H.,M.Hum.*

ABSTRAK

Penghentian penyidikan merupakan tindakan penyidik dalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkan oleh pihak korban. Penghentian penyidikan adalah merupakan wewenang pihak penyidik atas dasar alasan hukum yang membenarkannya, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum karena nebis in idem.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan – Penyidik Polri –Upaya Hukum

LATAR BELAKANG

Ketika Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia belum lahir tidak berarti jaminan akan Hak Asasi Manusia tidak mendapatkan perlindungan hukum di negara kita. Kendati pula sebagian besar ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia ada dalam Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950) tidak terdapat dalam UUD 1945. Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia itu dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di negara kita, tidak kalah pentingnya adalah peranan hakim yang melalui putusan-putusannya dalam kasus-kasus konkrit.

Contoh hukum positif Indonesia yang akan dipergunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penjelasan KUHAP dapat dibaca celaan terhadap HIR (Herziene Inlandsch Reglement)1 yang berlaku di Indonesia sampai tahun 1981, sebelum berlakunya KUHAP yaitu tanggal 31 Desember 1981.2 KUHAP yang notabene berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mementingkan pengkhayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara.

Hak warga negara inilah yang utama dibandingkan dengan hak politik dan hak sosial, sebab hanya apabila warga negara ini benar-benar dimiliki oleh para warga negara dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah hak politik dan hak sosial mempunyai arti. Pengertian HAM itu sendiri adalah inhaerent dipunyai oleh setiap manusia makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan kepada semua hamba-Nya tanpa pandang bulu.

Hak asasi manusia adalah demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana hal ini telah dijamin oleh sila kedua dari Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Karakteristik inilah yang membedakan Hak asasi manusia dari hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kita.

Pandangan bahwa penyebutan hak selalu dibarengi dengan pertain adanya kewajiban timbul dari pemahaman yang benar, bahwa hak dan kewajiban itu adalah simetris. Adalah kesimpulan yang keliru bahwa hak dan kewajiban itu berada pada subyek yang sama. Penyebutan hak selau harus dibarengi dengan pengertian adanya kewajiban. Sebagai contoh bahwa jika seseorang mempunyai sesuatu hak, maka orang lain dalam hal yang sama mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hal yang sama tersebut, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian Hak Asasi Manusia termasuk hak warga negara selalu melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara. Sedangkan kewajiban yang merupakan bagian simetri dari hak warga negara terdapat pada negara, karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasan memelihara dan melindungi hak warga negara tersebut. Karena itu apabila ingin dipergunakan istilah hak dan kewajiban asasi manusia, maka pengertiannya adalah adanya hak pada individu dan adanya kewajiban pada pemerintah. Hak Asasi Manusia pada individu menimbulkan kewajiban pada pemerintah untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintahan sendiri.

Diundangkannya hukum acara pidana nasional kita pada akhir tahun 1981 sangat melegakan hati dan memberi harapan baru bagi terwujudnya cita-cita dalam bidang keadilan hukum. KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana, membawa konsekuensi bahwa alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meninggalkan cara lama secara keseluruhan, baik dalam berfikir maupun bersikap tindak, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

Kendati demikian, aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata acapkali dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kerapkali dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir bathin akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Untuk menjamin perlindungan hak adaasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan. Adapun tujuan dari lembaga baru ini adalah sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dalam peradilan pidana. Lembaga praperadilan merupakan wewenang baru yang diberikan oleh KUHAP pada Pengadilan Negeri, adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan proses penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam tahap pemeriksaan penyidikan dan atau penuntutan.

Dalam pratik peradilan, kerapkali ditemui beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan yang harus diterapkan oleh hakim untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan atas permintaan praperadilan yang diajukan kepadanya mengingat KUHAP sendiri tidak secara tegas menyebutkan hukum acara mana yang harus dipergunakan oleh hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam hal pemanggilan para pihak, misalnya Mahkamah Agung menegaskan dipergunakan ketentuan KUHAP, sedangkan dalam praktik sudah kita semua pemanggilan dilakukan oleh Jurusita. Demikian pula mengenai hukum acara di dalam persidangan, oleh karena para pihak yang tersangkut praperadilan bukannya penuntut umum dan terdakwa atau penggugat dan tergugat, sebagaimana dalam acara pemeriksaan pidana maupun perdata, maka terdapat kecenderungan pemeriksaan praperadilan bersifat quasi penggugat dan quasi tergugat.

Munculnya lembaga praperadilan dapat kita baca sebagai perlindungan hak asasi manusia yang merupakan pedoman dalam memahami dan menafsirkan arti hak asasi manusia. Mengenai desain prosedur dari KUHAP, dapat ditafsirkan bahwa maksud pembuat undang-undang adalah memberi peran utama kepada pengadilan atau sidang pengadilan. Hal ini didasarkan antara lain pada ketentuan KUHAP pasal 191 dan pasal 197 yang menentukan bahwa baik dalam putusan bersalah maupun putusan bebas hal ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

Dapat dibayangkan bagaimana suatu masyarakat yang dihadapkan pada krisis peningkatan kriminilitas atau pelanggaran hukum pidana tertentu ataupun dikejutkan dengan terjadinya suatu tindak pidana, dapat menghadapi tersangka dengan kemarahan moral yang besar. Dalam keadaan seperti proses penyidikan, penuntut dan pemidanaan dianggap sebagai tidak mempunyai permasalahan hukum. Dalam keadaan ini begitu mudah seorang tersangka, seorang warga negara seperti kita, tanpa melalui prosedur hukum yang adil berubah status hukumnya menjadi penjahat dan musuh masyarakat.

KUHAP kita tidak menghendaki suatu proses peradilan di mana seorang tersangka sudah dijatuhi putusan bersalah sebelum prosesnya dimulai, dalam hal ini disebut sebagai eigenrichting.3 Apa yang ingin diganti oleh Bangsa Indonesia dari HIR melalui KUHAP, proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil, di mana hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian hak-hak warga negara dan karena itu bagian dari Hak Asasi Manusia.

KUHAP telah merepsi prinsip accusatior,4 bahwa dalam acara pidana, Penuntut Umum dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, untuk melakukan pertarungan hukum di depan hakim yang tidak memihak. Pertimbangan pertama dari KUHAP bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

RUMUSAN MASALAH

Lembaga praperadilan yang tertuang dalam KUHAP telah benar-benar mendudukkan posisi tersangka/terdakwa sederajad terhadap penuntut umum. Tidak ada lagi alasan bagi penyidik ataupun penuntut umum untuk memperlakukan tersangka/terdakwa secara semena-mena. Para penegak hukum tersebut harus melakukan penegakan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan ataupun tingkat pemeriksaan di pengadilan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.

Demikian bagi pihak korban yang merasa sakit hati atas perlakuan tersangka/terdakwa, diberikan hak yang sama pula untuk mewujudkan perasaannya bilamana terhadap perkara yang telah ia laporkan ternyata hilang demikian saja tanpa bekas. Upaya hukum tersebut diberikan kepada korban, baik di tingkat penyidikan ataupun penuntutan.

Atas dasar segala hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan korban, jika perkara pidananya dihentikan dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri?

2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan korban, jika perkara pidananya dihentikan penuntutannya oleh Penuntut Umum?

PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI

     1.       Proses Penyidikan oleh Polri

Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Adapun penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.5 Dengan demikian penyidikan adalah merupakan tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Di atas telah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam pasal 6 KUHAP, akan tetapi di samping apa yang diatur dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 6 tersebut terdapat lagi pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP. Dalam penjelasan pasal 6 ayat 2 tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan serta kedudukan dan kepangkatan penyidik diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Dengan demikian KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki pasal 6 KUHAP. Penjelasan pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan:

1. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (setara dengan Inspektur Dua Polisi);

2. atau yang berpangkat bintara (setara brigadir) di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

3. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasa jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tashun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepengakatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

1. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan dua polisi (setara dengan Brigadir dua);

2. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);

3. diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  RI  atas  usul  komandan  atau  pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus kepangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Penyidik pembantu tidak mesti terdiri dari anggota dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli patologi. Apabila pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri.

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, ang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Dengan demikian di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam undang-undang tersebut telah ditunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Akan tetapi harus diingat bahwa penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tidan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1 KUHAP). Adapun penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (pasal 107 ayat 2 KUHAP).

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat 3 KUHAP). Masalahnya, apakah penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh lakukan penyempurnaan penyidikan, atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil?

Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasari pada kedudukan yang diberikan ketentuan pasal 7 ayat 2 KUHAP kepada penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Tambahan lagi, apa gunanya pelimpahan hasil penyidikan pegawai negeri sipil melalui Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya. Cukup beralasan jika Polri dapat memeriksa, dan menyuruh lakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya, berdasarkan pasal 107 ayat 1 yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan pasal 110 ayat 2 KUHAP yakni penuntut umlum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap kurang lengkap.

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3 KUHAP). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oelh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada Penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian penyidikannya kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengecekan di antara sesama aparat penegak hukum.

Pelaksanaan penyidikan selalu harus diawali dengan suatu laporan atau pengaduan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP. Adapun laporan itu sendiri adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana.

Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1 butir 25 KUHAP.

Dari penjelasan pengertian yang diutarakan di atas, perbedaan hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak ada peninjauan dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung arti pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Perbedaannya terletak pada jenis hukum materiil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau klacht delik6 yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang diatur dalam pasal 367 ayat 2 KUHP.7

Hakikat dua pengertian laporan dan pengaduan mempunyai makna yang sama yaitu pembertitahuan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidna. Namun pada pengaduan, oleh karena sifatnya terikat kepada jenis-jenis delik aduan, orang yang menyampaikan pembertitahuan harus orang tertentu seperti yang disebut dalam rumusan pasal pidana yang bersangkutan. Misalnya kejahatan atau tindak pidana yang diatur pada Bab XVI KUHP, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang yang terhadapnya dilakukan kejahatan, kecuali yang disebut pada pasal 316 KUHP. Jadi pada pengaduan, pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.

Adapun pengajuan laporan atau pengaduan diatur dalam Bab XIV KUHAP tentang penyidikan yaitu dalam pasal 108 KUHAP yaitu bahwa :

1.   setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau  pengaduan kepada penyelidik atau penyidik;

2.   setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;

3.   pegawai  negeri  dalam  rangka  menjalankan  tugas  yang  mengetahui  terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;

Dari uraian di atas, pada dasarnya undang-undang dalam hal ini KUHAP telah membagi dua kelompok pelapor, yaitu:

a.   orang yang diberi hak melapor atau mengadu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional;

b.   kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum, ini adalah kebalikan yang pertama. Jika pada yang pertama sifat pelaporan merupakan hak, boleh dipergunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka melakukan tugas, mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 7 KUHAP dihubungkan pula dengan pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau diajukan kepada: penyidik, atau;

  • penyidik pembantu.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, pelapor atau pengadu dapat memilih kepada siapa laporan atau pengaduan diajukan. Laporan atau pengaduan tersebut dapat diajukan langsung kepada penyidik ataupun kepada penyidik pembantu.

Adapun tata cara atau bentuk pengajuan laporan atau pengaduan atas terjadinya tindak pidana menurut pasal 108 ayat 1, 4, 5 dan 6 KUHAP, dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis, dengan pengklasifikasian:

  • jika laporan berbentuk lisan, maka laporan atau pengaduan lisan tersebut di catat oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu);
  • jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, laporan ditanda-tangani pelapor atau pengadu;
  • jika dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (pasal 103 ayat 3 KUHAP);
  • setelah (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (pasal 108 ayat 6 KUHAP).

Surat tanda terima penerimaan laporan/pengduan, gunanya sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau dari pelapor atau pengadu. Dengan adanya surat tanda terima, dapat dipergunakan sebagai bukti pelaporan atau pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan mendiamkan laporan atau pengaduan peristiwa pidana tersebut. Apabila pejabat tidak menangani atau mendiamkan atau menyampingkan, yang bersangkutan dapat menyampaikan hal itu ke pihak atas dengan memperlihatkan bukti tanda penerimaan laporan atau pengaduan.

Sampai sekarang masih banyak keluhan anggota masyarakat yang merasa pelaporan atau pengaduannya dipermainkan, sehingga timbul perasaan apatis yang luas dalam kehidupan masyarakat atas pengalaman praktek penegakan hukum yang mendiamkan laporan/pengaduan mereka. Akhirnya timbul kejengkelan, dengan jalan membiarkan tindak pidana yang dialaminya berlalu begitu saja tanpa dilaporkan atau diadukan kepada penyelidik atau penyidik. Mereka anggap hanya buang-buang waktu dan biaya, sebab ada sebagian yang sudah rela mengeluarkan biaya sekian banyak, tapi penyelidikan dan penyidikan tidak digubris ataupun lamban jalannya.

Suatu hal yang sangat janggal, adalah keberadaan pelapor sudah jadi korban kejahatan, namun dipermainkan dengan segala macam biaya. Sehingga bagi yang tidak beruang, jarang harap laporannya akan ditangani. Hal ini adalah salah satu segi dari pengalaman penerapan hukum, barangkali gejala main hakim sendiri seperti membunuh dan membakar hidup-hidup pelaku tindak pidana secara massal sebagai akibat dari tidak tanggapnya aparat penyidik merespon pelaporan.

Atas dasar adanya pengaduan atau laporan tersebut, untuk kepentingan pemeriksaan penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

1.   tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

2.   saksi, yang dianggap perlu untuk diperiksa.

Pemanggilan saksi harus dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Sangat diharapkan agar kata-kata yang dianggap perlu dalam ketentuan ini, jangan dipergunakan sedemikian rupa untuk memanggil setiap orang tanpa didahului penelitian dan pertimbangan yang matang sesuai dengan urgensi pemeriksaan, dihubungkan dengan keluasan pengetahuan yang dimiliki saksi mengenai peristiwa pidana yang bersangkutan. Pengalaman cukup memberi kenyataan, berapa banyak orang yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, padahal orang itu sudah menjelaskan sama sekali tidak mengetahui peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Kada-kadang seorang saksi berulang-ulang diperiksa, hanya untuk pertanyaan yang itu juga, sehingga sering didengar kejengkelan seseorang jika dipanggil sebagai saksi, karena dengan pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi yang bersangkutan dapat membayangkan akan terjadi pengalaman cara pemeriksaan yang tak berujung pangkal, di samping cara pelayanan yang tidak manusiawi. Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik atau penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu:

  • saksi harus orang yang mendengar sendiri;
  • saksi harus melihat sendiri;
  • saksi harus mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan;
  • orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

Dengan berpedoman kepada ketentuan yang disebut di atas, maka dapat dihindari pemeriksaan atau pemanggilan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas.

Khusus pemanggilan tersangka, harus diperhatikan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHAP, sehingga seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya bukti permulaan. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi. Jangan seperti praktek penegakan hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap, dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan belum ada. Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan, seseorang telah diperiksa dan ditahan. Akibatnya, terjadi cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup.

Mengenai bukti permulaan yang disebut dalam pasal 1 butir 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan pasal 17 KUHAP, ialah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang. Rumusan ini rasanya kurang padat dan kurang tegas, masih samar pengertiannya. Bilamana terjadi kesalahan terhadap pihak yang dipanggil sebagai tersangka, maka yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari pemanggilan atau pemeriksaan yang tidak beralasan tersebut. Mengingat setiap pemanggilan dan pemeriksaan tersangka wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup untuk menduga seseorang sebagai tersangka. Sesuai dengan ketentuan dalam rumusan pasal 95 ayat 1 KUHAP yang antara lain menyebutkan ganti rugi dapat dituntut berdasarkan tindakan yang dikenakan pada seseorang tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

Agar pemanggilan yang dilakukan aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam pasal 112, pasal 119 dan pasal 227 KUHAP. Menurut ketentuan KUHAP tersebut surat panggilan harus memuat:

1.    alasan pemanggilan harus disebut, sehingga orang yang dipanggil tahu untuk kepentingan apa ia dipanggil, apakah sebagai tersangka, saksi, atau sebagai ahli. Sering dijumpai surat panggilan yang kabut tidak dicantumkan secara tegas apakah dipanggil sebagai saksi atau tersangka. Misalnya hanya menyebut dipanggil menghadap tanggal sekian sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana yang dituduhkan berdasar pasal 338 KUHP. Bentuk pemanggilan seperti ini tidak memberikan kepastian hukum, seolah-olah sengaja untuk menakuti orang yang dipanggil, sementara ia hanya diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan seperti ini disamping bentuknya kabur, sekaligus juga melanggar landasan penegakan kepastian hukum bagi orang yang dipanggil. Oleh karena itu, dengan berlakunya KUHAP yang dalam salah satu tujuannya adalah menegakkan kepastian hukum, harus tegas dijelaskan status orang yang dipanggil apakah sebagai tersangka atau saksi;

2.    surat panggilan harus ditanda-tangani oleh pejabat penyidik, dan sedapat mungkin di samping tanda tangan harus dibubuhi tanda cap jabatan penyidik. Adapun cap jabatan stempel bukan mutlak, karena yang mutlak adalah tanda tangan pejabat, sesuai dengan penjelasan pasal 112 ayat 1 KUHAP yang menegaskan bahwa surat panggilan yang ditanda-tangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Antara tanggal hari diterimanya surat panggilan, dengan hari tanggal orang yang dipanggil diharuskan memenuhi panggilan harus ada tenggang waktu yang layak (pasal 112 ayat 1 KUHAP). Tenggang waktu mana adalah selambat-lambatnya tiga hari sebelum hadir yang ditentukan dalam surat panggilan.

Dengan demikian, ada dua alternatif, pertama tenggang waktu panggilan dengan keharusan kehadiran menghadap pejabat yang memanggil, harus memperlihatkan tenggang waktu yang wajar. Sedang pada alternatif kedua, undang-undang menetapkan sendiri tenggang waktu minimum yakni paling lambat tiga hari dari tanggal yang ditentukan untuk memenuhi panggilan, panggilan tersebut sudah disampaikan kepada yang dipanggil. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam penjelasan pasal 152 ayat 2 dan pasal 227 ayat 1 KUHAP, yang dimaksud selambat-lambatnya tiga hari, bukan dari tanggal dikeluarkan surat panggilan, tetapi tiga hari dari tanggal disampaikan kepada yang bersangkutan.

Apabila panggilan tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat 1 KUHAP, panggilan itu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sah. Oleh karena itu, orang yang dipanggil dapat memilih boleh datang memenuhi panggilan atau sebaliknya menolak untuk memenuhi. Bilamana yang kedua yang dipilih oleh orang yang dipanggil, mewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk melakukan panggilan resmi sekali lagi. Akan tetapi, bertitik tolak dari petunjuk angka 18 lampiran Keputusan Menteri kehakiman Nomor: M.14-PW.07.03/1983 telah memberi penegasan tentang penerapan pasal 112 ayat 1 KUHAP. Tenggang waktu yang wajar yang disebut dalam pasal 112 ayat 1 KUHAP diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, dan tidak konsisten dengan penjelasan pasal 152 ayat 2 KUHAP. Dengan demikian panggilan dapat disampaikan sehari sebelum diperiksa, namun petunjuk ini pada dasarnya tidak dapat menyingkirkan ketentuan undang-undang.

Bilamana persyaratan surat panggilan telah dipenuhi, baik tersangka, terdakwa, saksi, atau ahli wajib datang memenuhi panggilan. Tidak ada satu ketentuan hukum yang memperbolehkan pemenuhan panggilan dengan jalan memperwakilkan kepada orang lain, kecuali dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya di persidangan (pasal 213 KUHAP).

Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan pasal 112 ayat 2 KUHAP. Namun, ketentuan pasal 112 ayat 2 KUHAP sudah mengatur sendiri cara selanjutnya terhadap keingkaran kewajiban tersebut dengan jalan:

a.   jika panggilan yang pertama tidak dipenuhi yang bersangkutan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan, maka panggilan dilakukan untuk kedua kalinya;

b.   apabila panggilan kedua tidak juga dipenuhi oleh orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilnya.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidik berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi atau ahli. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik.

Dari ketentuan pasal 1 butir 2 KUHAP dapat dimengerti bahwa tindakan penyidikan tiada lain adalah rangkaian tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya menjadi terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum dan untuk selanjutnya tersangka dihadapkan jaksa kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Artinya begitu pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi atau ahli di hadapan petugas penyidik, dapat dikatakan merupakan rangkaian terakhir tindakan penyidik sebelum menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.

Pemeriksaan di muka petugas penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan, dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

Pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan semacam ini ditentukan dalam pasal 109 ayat 1 KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Alasan mengkategorikan pemberitahukan tersebut sebagai kewajiban, pasal 109 ayat 1 KUHAP tidak memuat perkataan wajib, dan dalam penjelasan pasal 109 KUHAP, juga tidak dijumpai perkataan wajib.

Berdasar atas diferensiasi fungsional antara penyidik dengan penuntut umum sekaligus dikaitkan dengan asas saling pengawasan dan korelasi antara jajaran penegak hukum yang dianut KUHAP. Hal ini diperkuat lagi dengan tujuan kepastian hukum yang hendak ditegakkan KUHAP, memperkuat kesimpulan, pemberitahuan bersifat wajib. Sebab jika pemberitahuan itu bukan wajib sifatnya akan hilang makna kepastian hukum yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan pasal 114 KUHAP penyidik sebelum mulai melakukan pemeriksaan wajib memberitahu atau mengingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasehat hukum guna mendampingi dalam proses pemeriksaan perkaranya.

Dalam peristiwa dan keadaan seperti yang dijelaskan di atas, memperoleh bantuan penasehat hukum, bukan semata-mata digantungkan pada hak tersangka/terdakwa, tetapi dengan sendirinya beban kewajiban penyidik atau aparat penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan untuk menyediakan penasehat hukum bagi mereka (pasal 56 ayat 1 KUHAP). Penasehat hukum yang ditunjuk berdasarkan kewajiban hukum yang dibebankan kepada aparat penegak hukum yang ditentukan pasal 56 ayat 1 KUHAP, memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas accusatoir8. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat, ia harus dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan itulah yang menjadi obyek pemeriksaan, ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah atau presumption of innocence9 sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diberlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberi beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelian diri seperti yang diatur pada Bab VI, pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP.

Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh, namun undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kata segera. Akan tetapi, dari pengertian bahasa Indonesia yang dimaksud dengan secepat mungkin adalah sesegera mungkin dengan tanpa menunggu lebih lama. Dengan tujuan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib orang yang disangka, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum, terjadinya perlakuan sewenang-wwenang dan ketidak wajaran.

Kendati demikian, makna hak yang disebutkan dalam pasal 50 KUHAP tersebut takkan bisa mencapai sasaran selama mentalitas pejabat belum berubah. Apalagi pelanggaran atas ketentuan ini tidak ada sanksinya. Seandainya pejabat penyidik tidak segala melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau jasa penuntut umum tidak segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau jaksa penuntut umum tidak segera melimpahkan berkas ke sidang pengadilan, hukum atau tindakan apa yang dapat dikenakan kepada pejabat. Sama sekali tidak ada, sehingga sulit untuk memberi jaminan atas pelaksanaan hak yang digariskan pasal 50 KUHAP tersebut.

Cara pemeriksaan di muka penyidik dari segi hukum, mengharuskan kepada penyidik untuk tidak melakukan penekanan atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

Mengenai jaminan pelaksanaan pasal 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan pasal 117 KUHAP ialah melalui praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan telah dilakukana tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena pasal 115 hanya bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari para penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, sangat terbatas, dan semata-mata sangat tergantung dari belas kasihan pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengijinkannya.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.. pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Namun, kita berpendapat prinsip ini jangan terlampau kaku ditafsirkan. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal isi dan maksud yang dikemukakan tersangka tidak diubah dan diperkosa.

      2.       Penghentian Penyidikan dan Upaya Hukumnya

Sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan pasal 109 ayat 2 yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitative alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penegasan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penegasan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas tidaknya penghentian penyidikan.

Penyidikan penyidikan dapat dilakukan hanya atas dasar, bilamana dalam penyidikan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

1.   Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Ditinjau dari segi pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini, ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa langsung begitu saja diajukan ke penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

2.   Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Artinya jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Bahkan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Kendati diakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

3.   Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya, antara lain:

1.   nebis in idem;

2.   tersangka meninggal dunia;

3.   karena daluarsa.

Bilamana ternyata suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya, dengan tanpa terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dalam hal ini KUHAP. Artinya perkara pidana tersebut ada cukup bukti, perkara pidana itu merupakan tindak pidana murni dan tidak terdapat alasan untuk menutup perkara dimaksud atas dasar ditutup demi hukum, maka upaya yang dapat dilakukan guna menegakkan Hukum Pidana bagi para pelanggarnya adalah dengan mengajukan praperadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X Bagian Kesatu sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Di tinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri. Adapun administrative yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.

Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Demikian pula penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atas dasar alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHAP.

Praperadilan yang dilakukan terhadap penghentian penyidikan secara tidak sah mempunyai misi dan motivasi tertentu. Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi korban dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana.

Nama               : Ari Sulistyawati

NPM                : 21211084

Kelas               : 2EB09

Tahun              : 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: