Review 2 INKONSISTENSI VERTIKAL PADA SUBYEK HUKUM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

REVIEW

INKONSISTENSI VERTIKAL PADA SUBYEK HUKUM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

 

OLEH :

Asri Wijayanti

 

 

 

        II.            Inkonsistensi vertikal pada batasan subyek hukum PKB.

 

              Ketentuan Pasal  16  jo Pasal 18  Kepmenakertrans  No.  KEP.48/MEN/2004 ini  tidak sesuai dengan ketentuan Pasal  119 dan Pasal 120 UU No. 13 Tahun 2003. Ada pertentangan antara  dua peraturan itu. Di dalam praktek, tentunya Disnaker Kota/ Kabupaten maupun Propinsi lebih memilih akan menerapkan ketentuan Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 daripada UU No. 13 Tahun 2003. Ketidak sesuaian norma ini dikenal dengan adanya konflik norma,   inkonsistensi   vertikal   atau  tidak  ada  sinkronisasi  vertikal  dari   norma  hukum. Penyelesaian  konflik  norma   diperlukan   berkaitan  dengan  asas  preferensi  hukum  (yang meliputi lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, lex posterior derogat legi priori) yaitu pengingkaran (disavowal),  reinterpretasi, pembatalan (invalidation) atau pemulihan (remedy) (Philipus M Hadjon, 2005 : 31).

 

           Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan keberadaan Kepmenakertrans merupakan jenis Peraturan Perundang – undangan  selain  (Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Undang- Undang/ Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah). Terhadap jenis Peraturan                  Perundang-undangan, diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.  Memang keberadaan Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 133 UU No. 13 Tahun 2003. Sayangnya isi kedua peraturan itu adalah bertentangan. Dengan menerapkan asas lex superior derogat legi inferiori, maka Ketentuan Pasal 16 jo Pasal 18 Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 adalah tidak berlaku karena bertentangan dengan Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 13 Tahun 2003.

 

            Apakah  cukup  sampai  di  situ?  belum.  Diperlukan  mekanisme  untuk  menyatakan pembatalan  ketentuan  itu.  Pembatalan  harus  dilakukan  oleh  Pejabat yang  menerbitkan Keputusan tersebut, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bagaimana apabila sampai saat ini belum dicabut, meskipun telah ada Permenakertrans No. PER-08/MEN/III/2006 tentang perubahan Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 ? Pembatalan suatu  peraturan  di  bawah  Undang-Undang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung, sedangkan untuk  kepentingan pembatalan praktikal dapat dilakukan dengan tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkrit oleh hakim.

 

Kesimpulan

         

           Telah  terjadi  inkonsistensi  vertikal  pada  pengaturan  subyek  hukum  yang  berhak melakukan perundingan pembuatan PKB. Ketentuan Pasal 16 jo Pasal 18 Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004   bertentangan dengan Pasal   119 dan Pasal 120 UU No. 13 Tahun 2003.

             Akibat  hukumnya  harus  dilakukan  pembatalan.  Pembatalan suatu  peraturan  di  bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan untuk kepentingan pembatalan praktikal  dapat dilakukan dengan tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkrit oleh hakim.

 

 

Nama               : Ari Sulistyawati

NPM               : 21211084

Kelas               : 2EB09

Tahun              : 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: