Review 1 INKONSISTENSI VERTIKAL PADA SUBYEK HUKUM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

REVIEW

INKONSISTENSI VERTIKAL PADA SUBYEK HUKUM PERUNDINGAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

 

OLEH :

Asri Wijayanti

 

 

    I.            Pendahuluan

 

           Fakta perburuhan di Indonesia adalah  tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Ditambah lagi sebagian besar tenaga kerja kita adalah unskill labour.  Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi penganggguran dengan  menyediakan  lapangan  kerja.  Tersedianya  lapangan  kerja  dapat  dilakukan  melalui investasi. Baik  melalui public investment maupun privat investment. Dana yang dibutuhkan Negara  dalam  mewujudkan  public  investment  sangat  besar  sehingga  peran  swasta  sangat dibutuhkan. Usaha untuk menarik investor asing merupakan salah satu bentuk dari  privat investment.  Sayangnya  tidak  menariknya  Indonesia  sebagai  tempat  investasi  karena  dipicu banyak  hal,  mulai dari infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi perizinan yang masih berbelit, etos kerja yang rendah (Sri Hartati Samhadi, 2007).

 

         Di sisi lain justru saat ini ada kecenderungan beralihnya tenaga trampil  dan berkeahlian untuk  bekerja ke luar negeri. Bukan hanya faktor tingginya penghasilan yang mendorong mereka. Kondisi politik dan suasana kerja yang memberi penghargaan pada kompetensi inilah yang menyebabkan terjadinya migrasi pekerja berkualitas ke luar negeri.

 

           Politk  hukum  nasional  belum  sepenuhnya  dirumuskan  sesuai  nilai-nilai  moral  dan kultural  masyarakat  kita,  sehingga  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. (Alexander Seran, 1999 : 123). Ukuran suatu aturan hukum adalah baik, dirumuskan oleh Fuller menjadi delapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu :

  1. a failure to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.
  2. a  failure to publicize, or at least to make avaiable to the affected party, the rules he is  expected to observe

  3. the abuse of retoactive legislation, which not only cannot itself guide action, but under cuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change

  4. a failure to make rules understandable

  5. the enactment of contradictory rules
  6. rules that require conduct beyond the powers of the affected party
  7. introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them
  8. a failure of congruence between the rules as announced and their actual administration (LL. Fuller, 1975 : 39).

          Suatu aturan hukum yang baik apabila memenuhi delapan kriteria, yaitu berlaku secara umum, diumumkan, tidak berlaku surut, disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti, tidak saling bertentangan, dapat dilakukan secara wajar, tidak mudah berubah, ada kecocokan antara aturan dan pelaksanaannya. Delapan kriteria di atas merupakan suatu prinsip hukum. Salah satu prinsip yang  belum diterapkan dalam pembentukan PKB adalah adanya aturan hukum yang tidak saling bertentangan.

 

            Di   bidang   perburuhan,   tampaknya   politik   perburuhan   lebih   berpihak   kepada pengusaha. Banyak kemudahan yang diberikan untuk mendorong terciptanya iklim investasi. Terjadinya perubahan peraturan dasar perburuhan sejak adanya UU No. 21 Tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 2 Tahun 2004 tidak mampu membawa perbaikan kondisi buruh. Ironisnya aturan baru tersebut dituding sebagai penyebab ketidakpastian perlindungan  buruh.  Adanya  aturan  mengenai  perjanjian  kerja  waktu  tertentu,  perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh, telah menyebabkan adanya sitem outsourcing pekerjaan dengan mengganti sistem hubungan kerja yang telah terjadi dari status pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap.

 

           Keberadaan   Serikat   Buruh   mutlak   dibutuhkan   oleh   pekerja.   Berkumpul   untuk bersatunya buruh dalam Serikat Buruh secara filosofi diibaratkan Muchtar Pakpahan, seperti sapu lidi,  kendaraan  umum,  burung  gelatik, main  catur,  memancing ikan,  solidaritas  atau berani  mati.(Muchtar  Pakpahan,  1997  :  209-213).  Melalui  Serikat  Buruh,  diharapkan  akan terwujud hak berserikat buruh dengan maksimal Buruh dapat memperjuangkan kepentingannya. Sayangnya hak berserikat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang  sudah bersifat universal belum dipahami oleh pengusaha dan pemerintah. Pengusaha seringkali  menganggap keberadaan Serikat Buruh sebagai pengganggu untuk melaksanakan hak  prerogratifnya   dalam  mengatur  jalannya  usaha.  Pemerintah  seringkali  menganggap aktivitas Serikat Buruh dalam  mengembangkan organisasinya merupakan ancaman stabilitas dan keamanan nasional.

 

          Posisi  Negara  serba  dilematis  dalam  menangani  masalah  perburuhan.  (Aloysius Uwiyono, 2001 : 220). Kebijakan ekonomi lebih menitik-beratkan pada pertumbuhan ekonomi, tidak  pemerataan.  Hal  ini  didasarkan  pada  trickle  down  theory  yang  lebih  menguntungkan investor asing dan konglomerat. Di tahun 1993, 70 persen asset nasional berada di tangan 200 konglomerat Indonesia. (Suara Pembaharuan 15-10-1993).   Pertumbuhan ekonomi antara tahun 1970 an – 1990 rata-rata 7 % pertahun, dan menjadikan Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu Asian Miracles (keajaiban Asia), namun hasilnya tidak dinikmati buruh.

 

Subyek hukum perundingan PKB

 

       Pasal 103 UU No. 13 Tahun 2003 menyebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu sarana dilaksanakannya hubungan industrial. Sangat diharapkan akan terbentuk PKB yang berkualitas dengan mengkomodasikan tiga kepentingan yaitu buruh, pengusaha dan negara. Sayangnya sulit terwujud, karena terdapat inkonsistensi aturan hukum atau terdapat konflik norma di dalam norma pembentukan PKB.

 

        Pengertian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 13 Tahun 2003 jo Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 tentang Tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang  ketenagakerjaan  dengan  pengusaha,  atau  beberapa  pengusaha  atau  perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

 

         Subyek  hukum  dari  PKB  adalah Serikat Buruh dengan Pengusaha.Serikat  Buruh meliputi Serikat Buruh yang ada di perusahaan itu. Apabila jumlah Serikat Buruh lebih dari satu di  dalam satu perusahaan maka terdapat dasar hukum yang berbeda antara ketentuan yang terdapat di dalam UU No.13 Tahun 2003 dengan Kepmenakertrans         No.KEP.48/MEN/2004. Sementara pengusaha yang dimaksuid meliputi pengusa itu sendiri atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha.

 

         Obyek hukum PKB pada intinya merupakan syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua  belah pihak. Sayangnya secara umum, isi PKB lebih dominan berasal dari pengusaha. Hal  yang   terpenting  di  dalam  penentuan  obyek  PKB  yang  merupakan  isi  PKB  adalah merupakan hasil perundingan. Makan perundingan  adalah adanya kedudukan yang sederajat antar para pihak. Atau jika dianggap belum sederajat secara sosial ekonomi maka kedudukan itu minimal haruslah yang proporsional. Hakekat kedudukan sederajat / proporsional adalah masing-masing pihak  baik pengusaha maupun serikat buruh mempunyai bergaining position yang seimbang. Sama-sama mempunyai hak merumuskan kepentingannya untuk dituangkan di dalam isi PKB.

 

         Pembentukan PKB berdasarkan Pasal 119 dan Pasal 120 UU No. 13 Tahun 2003 dibagi 2 yaitu untuk perusahaan yang memiliki satu serikat Buruh dan perusahaan yang memiliki lebih dari satu  serikat Buruh. Ketentuan Pasal 119 berlaku bagi perusahaan yang memiliki satu serikat  buruh, yaitu batasan serikat buruh yang berhak mewakili buruh dalam perundingan pembuatan PKB apabila :

 

  1. memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan atau;
  2. mendapat  dukungan  lebih  50%  (lima  puluh  perseratus)  dari  jumlah  seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. Apabila tidak terpenuhi ;
  3. dapat mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan  pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara.

 

           Ketentuan Pasal 120 berlaku bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu serikat buruh, yaitu batasan  serikat  buruh  yang  berhak  mewakili  buruh  dalam  perundingan  pembuatan  PKB apabila :

  1. jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. Apabila tidak terpenuhi ;
  2. serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50%  (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.
  3. tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang  keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

 

         Dari ketentuan di atas dapat tafsirkan terdapat tiga kemungkinan agar Serikat Buruh dapat  menjadi pihak dalam perundingan pembuatan PKB yaitu apabila jumlah anggotanya atau mendapat dukungan lebih dari 50%  dari seluruh jumlah buruh di perusahaan tersebut. Apabila tidak terpenuhi maka dibentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan  jumlah anggota masing-masing serikat buruh.

 

          Sayangnya pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Kepmenakertrans No. KEP.48/MEN/2004 tidak mengatur perusahaan yang memiliki lebih dari satu Serikat Buruh. Batasan Serikat Buruh yang berhak menjadi pihak dalam perundingan PKB juga berbeda.  Ada dua batasan bagi perusahaan yang memiliki satu Serikat Buruh, berdasarkan Pasal 16  yaitu :

  1. jumlah   anggota   lebih   dari   50%   (lima   puluh   perseratus)   dari   jumlah   seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan atau;
  2. mendapat   dukungan   lebih   50%   (lima   puluh   perseratus)   dari   jumlah   seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.

 

 

          Apabila batasan itu tidak terpenuhi maka tertutup bagi Serikat Buruh untuk melaksanakan fungsinya   untuk  menjadi  pihak  dalam  perundingan  pembuatan  PKB. Selanjutnya bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu Serikat Buruh, berdasarkan Pasal 18  hanya Serikat Buruh yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh   di  perusahaan  yang  bersangkutan  saja  yang  dapat  sebagai  pihak  dalam perundingan pembuatan PKB. Itupun harus melalui verifikasi keanggotaan serikat pekerja/serkat  buruh yang dilakukan oleh panitia yang terdiri dari wakil pengurus serikat pekerja/serikat buruh  yang ada di perusahaan dengan disaksikan oleh wakil instansi yang bertanggung jawab dalam  bidang ketenagakerjaan dan pengusaha. Tidak ada kemungkinan koalisi ataupun dibentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

 

 

 

Nama               : Ari Sulistyawati

NPM               : 21211084

Kelas               : 2EB09

Tahun              : 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: