Review 4 KERJASAMA BANK, KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) MENDUKUNG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

REVIEW

KERJASAMA BANK, KOPERASI  DAN LEMBAGA KEUANGAN  MIKRO (LKM)  MENDUKUNG  PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

OLEH :

Riana Panggabean*

 

    IV.            Pola  Kerjasama  Bank, Koperasi dan LKM

 

IV.1            Dasar Kerjasama Antara Bank Dengan Koperasi dan LKM

Salah satu bukti adanya kerjasama antara bank dan lembaga keuangan  mikro  yang termasuk  pada lembaga  keuangan  formal  dapat dijelaskan dalam kasus pendanaan usaha UMKM yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP). Sedangkan salah satu solusi untuk mengatasi   kurang   aksesnya   UMKM   pada  permodalan   dan  kepada lembaga keuangan khususnya perbankan maka pemerintah menerbitkan Surat  Utang  Pemerintah  (SUP)  Nomor  SU-005/MK/1999  tanggal  29 Desember Tahun 1999. Pelaksanaan pelayanan permodalan ini mengacu kepada  7  ketentuan-ketentuan  hukum  antara  lain  (1)  UU  RI  No  24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2)   UU RI No 24 tentang Surat Utang    Negara,    (3)    Keputusan    Menteri    Negara    Koperasi    No 21/Kep/M.KUKM/II/2003  Tanggal 23 Pebruari 2003 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penunjukan Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Usaha Mikro dan Kecil, dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 12/KMK/06/2005 Tgl 14 Pebruari 2005 (Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara KUKM, 2007).

Pola hubungan yang dikembangkan untuk memberdayakan UMKM, adalah pola hubungan executing yaitu pihak pelaksana bertanggung  jawab  terhadap  risiko  tunggakan  pokok  dan  tunggakan bunga   pinjaman.   Pelaksana   KUKM   adalah   BUMN   pengelola   dan Lembaga   Keuangan  Pelaksana   (LKP).  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN) yaitu penyedia jasa keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan menyalurkan KUKM sedangkan LKP adalah Bank Umum, Bank Perkreditan   Rakyat/Bank    Perkreditan   Rakyat   Syariah,   Pegadaian, Koperasi  Simpan  Pinjam/Unit  Simpan  Pinjam  Koperasi,  Baitul  Maal Wat Tamwil (BMT) dan lembaga-lembaga  perkreditan  yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

BUMN  yang sudah terlibat dalam pemberdayaan UMKM  mulai tahun  2003  adalah  (1)  BUMN  meliputi  P.T.  Bank  Mandiri  dan  P.T. PNM  sedangkan  (2)  LKP  yang terlibat  terdiri  dari:  BRI,  BNI,  BTN, Bukopin, Perum Pegadaian dan 24 BPD di Indonesia.

Kerjasama lain untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan mendukung pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan antara lain oleh Departemen  Pertanian,  Departemen  Dalam  Negeri,  Departemen Kehutanan,  BKKBN.  Secara  umum  program-program   yang dikembangkan pemerintah menurut   Harya Sumarta (2007) meliputi (1) Pembentukan kelompok petani nelayan kecil sebanyak 1,2 juta keluarga; (2) Pembentukan 130.000 kelompok terdiri dari 3,6 juta keluarga bekerjasama dengan Bappenas dan Departemen Dalam Negeri dalam program IDT; (3) Pembentukan kelompok tani hutan oleh Departemen Kehutanan yang disebut Proyek Perhutanan Sosial dan; (4) Pembentukan

650.000 UPPKS meliputi 13,5 keluarga mendampingi BKKBN selama 6 tahun. Masalah umum dalam pengembangan program ini adalah karena pendekatannya proyek dan program ini tidak berkelanjutan.

 

Peran pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk mendukung pemberdayaan KUKM melalui kerjasama bank, koperasi dan LKM telah dilaksanakan sejak tahun 1995 melalui: (1)  Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, (2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dari dana SUP-005 seperti telah dijelaskan  diatas,  (3)  Program  Pembiayaan  Produktif  Koperasi  dan Usaha  Mikro  (P3KUM)  Pola Syariah,  (4) Program  Perkuatan Permodalan   Koperasi   dan   Usaha   Mikro   dalam   rangka   Program Perempuan  Keluarga  Sehat dan Sejahtera  (PERKASSA)  Pola Syariah, (5) Program Perkuatan Permodalan Koperasi dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA), (6)   Pola Konvensional. Jumlah dana perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp. 2,41 triliun atau sebesar Rp. 227,7 juta per koperasi, dan (7) jumlah perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi   selama   periode   2000-2006   diberikan   kepada   14.131   unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp. 347,5 milyar atau sebesar Rp. 24,7 juta per unit lembaga non koperasi.

Menurut   Bank Indonesia per September 2007, bahwa besarnya kredit UKM mencapai  Rp. 472,99  triliun atau 51,7% dari total kredit nasional yang mencapai Rp. 913,95 triliun. Jumlah kredit ini lebih kecil dibanding besarnya kredit  per September 2006 yang mencapai 52,75% dari total kredit nasional. Menurut Menteri Negara KUKM untuk lebih mendorong pergerakan sektor riil pada tahun 2007, pemerintah mengupayakan adanya penjaminan kepada 650.000 KUKM untuk mengatasi permasalahan jaminan  kredit bagi UMKM.

Dari  penjelasan  diatas  dapat  dikemukakan  bahwa  banyak  hal yang  telah  diupayakan  oleh  pemerintah  khususnya  mengatasi keterbatasan  akses  permodalan.  Namun  kredit  yang  tersedia  belum mampu  diserap  oleh  UMKM.  Keadaan  ini  disebabkan  oleh  faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) Lembaga keuangan formal seperti bank memang belum sepenuhnya  mendukung UMKM karena dibatasi oleh asas prudential atau faktor kehati-hatian; 2) Bank  tidak  didesain  untuk  melayani  UMKM  yang  tidak  memiliki jaminan; (4) Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam mengupayakan  pemberdayaan.  Sedangkan  faktor eksternal,  antara lain karena:  (1)  Masih  lemahnya  daya  saing  produk  UMKM  dibanding dengan  produk-produk  impor;  2) Kondisi  pasar  yang belum  kondusif belum memungkinkan UMKM lancar berusaha; (3) Lemahnya daya beli masyarakat  menyebabkan kuantitas produksi UKMK semakin menurun. Faktor-faktor    ini   sebaiknya    menjadi   perhatian    untuk   mendesain kerjasama  antara bank, koperasi  dan LKM mendukung  pemberdayaan UMKM.

 

 

 

 

IV.2            Pola Kerjasama  Bank Mendukung Pemberdayaan UMKM

Identifikasi hubungan bank, koperasi dan LKM dapat dilihat dari program   dan   pelaksanaan   kegiatan   pelayanan   perkreditan   kepada UMKM untuk masing-masing lembaga keuangan yang telah ditentukan sesuai judul tulisan ini.

Menurut  Bank  Indonesia  pada  tahun  2001  ada  14 Bank  Umum  yang merencanakan plafon kredit kepada KUKM sebesar Rp. 24,4 triliun. Realisasi kredit kepada UKMK sampai bulan Agustus sebesar 88,4% Jumlah kredit tersebut meliputi 1,4 juta rekening. Keempat belas bank tersebut adalah (1) P.T. Bank Mandiri, (2) P.T. Bank Negara Indonesia (Persero),   (3)  P.T.  Bank  Negara  (Persero),  (4)  P.T.  Bank  Rakyat Indonesia    (Persero),  (5) P.T. Bank  Central  Asia  Tbk,  (6) P.T. Bank Danamon Indonesia Tbk, (7) P.T. Bank Internasional  Indonesia Tbk, (8) P.T. Bank Universal Tbk, (9) P.T. Bank Lippo, (10) P.T. Bank Bali Tbk, (11)  P.T. Bank Niaga , (12) P.T. Bank Bukopin, (13) P.T. Pan Indonesia dan (14) P.T. Bank Buana. Realisasi kredit sebesar 30,4% adalah merupakan   kredit   makro,   sebesar   32,1%   kredit   untuk   mikro   dan sebagian besar atau 37,6% merupakan kredit menengah. Dari sisi jenis penggunaan,  sebagian  besar  kredit  menengah  digunakan  untuk  kredit modal   kerja.   Jangkauan   pemberian   kredit   usaha   mikro   meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp. 500 ribu per rumah tangga.

Contoh kasus pertama adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebagaimana diketahui bahwa BRI masih mempunyai komitmen untuk melayani UMKM walaupun bank tersebut sudah menjadi bank umum. Sampai saat ini pasar utama BRI adalah UMKM karena UMKM terbukti mampu bertahan pada masa krisis dan terbukti UMKM disiplin mengembalikan  kredit. Persyaratan  kredit pada BRI tidak berdasarkan sektor tetapi berdasarkan kemampuan nasabah membayar kembali pinjamannya   dan   peluang   keuntungan   bisnis.   Pertumbuhan   kredit UMKM  pada bank ini didominasi  oleh sektor pertanian  dan industri. Adapun  jumlah  rencana  dan realisasi  kredit  bagi UMKM  tahun  2003 sampai tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

1)         Tahun 2003, Rp. 40,609 triliun atau 85,31% dari total kredit yang yang disalurkan sebesar Rp. 47,599 triliun.

2)          Tahun  2004,  Rp.  50,93  triliun  atau    86,67%  dari  rencana  total kredit sebesar Rp. 58,763 triliun.

Contoh kasus kedua Bank Mandiri. Sampai tanggal 26 Oktober2007   jumlah kredit yang direncanakan untuk UMKM sampai triwulan ketiga, mencapai Rp 16 triliun   dan kredit baru untuk UKM mencapai Rp. 3 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM didominasi oleh sektor perdagangan.

Contoh  kasus  ketiga  Bank  Nasional  Indonesia  (BNI).  Mulai tahun 2007 BNI lebih memfokuskan pelayanan kepada Usaha kecil dan Menengah.  BNI selama ini didesain  sebagai  bank dengan  kompetensi kredit korporasi. Perbandingan antara kredit korporasi dengan UKM dan konsumsi antara 40% banding 60%. Untuk menunjang pelayanan kepada UKM maka BNI akan melakukan pembenahan pada jaringan distribusi dan sumber daya manusia.

Salah satu contoh kerjasama antara bank, BPR dan koperasi dilakukan  pada  tahun  2006  yang  disebut  Program  Kredit  Kepada Lembaga Keuangan (KKLK) adalah kredit yang disalurkan kepada BPR dan Koperasi  untuk diterus pinjamkan  kepada   end user dengan pola executing dengan syarat: (1) Jangka waktu pinjaman 3 tahun; (2) BPR yang   akan   melaksanakan   adalah   lembaga   keuangan   yang   telah beroperasi minimal 3 tahun; (3) Memiliki perijinan sesuai dengan bidang usaha; (4) Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list (TKS) dari Bank Indonesia dalam 2 tahun, minimal cukup sehat yang ditunjuk dengan kualitas CAMEL sesuai dengan nilai TKS; dan (5) NPL maksimum 5%. Sedangkan syarat untuk koperasi meliputi: (1) Koperasi telah  beroperasi  minimal  3  tahun;  (2)  Jenis  koperasi  yang  diberikan KKLK adalah: (a)   Koperasi simpan pinjam atau   koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, (b) Koperasi pegawai negeri/karyawan     yang  mempunyai  unit  usaha  simpan  pinjam;  (3) Memiliki   perijinan   yang  berlaku  sesuai  dengan  bidang  usaha;  (4) Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list Bank Indonesia dan (5) Mendapat rekomendasi dari departemen atau instansi yang membawahi bidang perkoperasian (BNI, 2007).

Dari  contoh-contoh   diatas  dapat  diketahui  bahwa  kerjasama antara bank, koperasi  dan LKM memang sudah ada dilapang.  Namun kerjasama itu tidak terkoordinasi dan berkelanjutan. Setiap bank mempunyai  program  masing-masing.  Kerjasama  tersebut  tidak terkoordinir  dengan  baik.  Kelemahan-kelemahan   seperti  ini  menjadi bahan masukan bagi yang berkepentingan untuk mewujudkan pola kerjasama yang efektif mendukung pemberdayaan UMKM.

Bank sebagaimana tugas dan perannya berorientasi kepada keuntungan  dan   menganut  unsur kehati-hatian  (asas prudential)  yang tidak  akan  pernah  mampu  dipenuhi  oleh  usaha  mikro  yang  tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan bank. Dari struktur lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank bergerak atau berorintasi kepada segmen  usaha  menengah  keatas  karena  bank  tidak  didesain  untuk melayani  masyarakat  miskin  (tidak memiliki  persyaratan  bank). Peran bank  dalam  kerjasama  antar  koperasi  dan  LKM  mendukung pemberdayaan   UMKM   terletak   pada   kesepakatan   ketiga   lembaga keuangan   ini.  Sesuai  peran  bank  maka  bank  ditempatkan   sebagai executing.  Oleh  sebab  itu bank  tidak  pernah  menyentuh  usaha  mikro yang tidak mempunyai persyaratan sebagaimana ditetapkan.

 

IV.3            Kerjasama LKM Mendukung Pemberdayaan UMKM

Lembaga  Keuangan  Mikro (LKM) di Indonesia  menurut  Bank Pembangunan  Asia dan Bank  Dunia  (Gunawan  Sumodiningrat,  2007) memiliki ciri: (1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) Melayani kelompok  masyarakat  berpenghasilan  rendah;  (3)  Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontektual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

 

Selama ini LKM merupakan lembaga yang mampu untuk memenuhi  modal  UMKM  karena  LKM  mampu  menyesuaikan pelayanan dengan karakter UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. Selain itu LKM mampu memberikan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat. LKM juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal.

Dalam   implementasinya   LKM   dianggap   lebih   efisien   dari lembaga  keuangan  lain karena  kedekatannya  kepada  masyarakat  yang dilayani.  Kedekatan  ini akan mengurangi  biaya-biaya  transaksi.  LKM dalam   operasional    memberikan    fasilitas    bantuan   non   keuangan. Misalnya bantuan untuk membuat rencana usaha, pencatatan dan pembukuan  keuangan kelompok.  Kelemahan  LKM yang beroperasi  di Indonesia adalah beroperasi tanpa dasar hukum.

Hubungan  kerjasama  antara  bank,  koperasi  dan  LKM.  Dilihat dari pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sendiri untuk memberdayakan UMKM.   Pola   kerja   sama   yang   biasa   dilakukan   adalah   sumber permodalan LKM  berasal dari bank, bantuan luar negeri dan perorangan bergabung  dalam  suatu yayasan  atau  Kelompok  Swadaya  Masyarakat (KSM).  Penyaluran  dana  (yang  berasal  dari  bank  atau  bantuan  luar negeri  dan  gabungan  individu)  tetap  disalurkan  melalui  bank  kepada usaha  mikro.  Bank  dapat  berperan  sebagai  channeling  atau executing tergantung dengan kesepakatan LKM dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan  pada  pola  kerjasama  antara  LKM  dengan  koperasi  adalah sangat jarang dilakukan oleh LKM atau KSM dan mengingat kedekatan LKM/KSM  terhadap  usaha  mikro,  maka  sebaiknya  harus  dibina  jalur kerjasama ini.

 

IV.4            Kerjasama Koperasi Mendukung Pemberdayaan UMKM

Koperasi yang dikembangkan pemerintah untuk memberikan pelayanan keuangan kepada UMKM adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam terdiri dari: (1) Koperasi simpan pinjam disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam dan (2) Unit Usaha Simpan Pinjam disebut USP adalah unit  usaha  yang  dibentuk  dalam  suatu  koperasi  sebagai  bagian  dari kegiatan usaha koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Selain koperasi  tersebut  terdapat  pula Koperasi  Kredit  (Credit  Union) telah masuk di Indonesia  sejak tahun 1950. Koperasi kredit dimaksud dimiliki   oleh   sekumpulan   orang   dalam   suatu   ikatan   pemersatu, bersepakat   untuk   menabungkan   uang   mereka.   Terciptalah   modal bersama  yang  dipinjamkan   diantara  sesama  mereka  dengan  tujuan produktif dan untuk kesejahteraan anggotanya. Tujuan produktif dan kesejahteraan berarti bahwa pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan anggota  bagi  usaha-usaha  yang  bisa  meningkatkan  penghasilan  atau usaha stabilitas kehidupan para anggota. Artinya pinjaman tidak bisa diberikan untuk tujuan konsumtif ataupun spekulatif

Perkembangan usaha KSP sampai Tahun 2005 sangat pesat dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Jumlah  KSP  1.598  unit;  (2)  Jumlah anggota sebanyak 480.326 orang; (3) Jumlah nasabah 878.379 orang; (4) Modal pinjaman  Rp 195,873,18 juta; (5) Modal sendiri Rp 776.216 ,03 juta,  (6)  Modal  penyertaan  Rp  6.640,94  juta;  (7)  Simpanan  yang diterima Rp 325.270,95 juta; (8) SHU yg belum dibagi Rp 107.364,73 juta; (9) Total  aset Rp 1.393.932,55  juta; dan (10) Pinjaman  yang di berikan Rp 1.154.815,88 juta. Demikian juga perkembangan USP pada tahun yang sama cukup menonjol yaitu:   (1) jumlah USP Koperasi sebanyak 36.485 unit; (2) Jumlah anggota sebanyak 4.987.783 orang; (3) Jumlah nasabah 10.524.908 orang; (4) Modal pinjaman Rp 1.557.374,67 juta; (5) Modal sendiri Rp 4.054.858,83 juta; (6) Modal penyertaan Rp 200.000  juta;  (7)  Simpanan  yang  diterima  Rp  1.545.578,36  juta;  (8) SHU yg belum dibagi Rp 1.864.693.91; (9) Total aset Rp 7.524.063.62 juta; (10) Pinjaman yang di berikan Rp 13.495.662 juta.

Sedangkan   perkembangan    koperasi   kredit   secara   kuantitatif dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Jumlah  Koperasi  kredit  di  Indonesia 1.011;   (2)  Jumlah   anggota   668.346;   (3)  Jumlah   anggota   laki-laki 399.502  orang;  (4)  Jumlah  anggota  perempuan  268.844  orang;  (5) Saham    Rp    1.118.165,2    juta;    (6)    Simpanan    non    saham    Rp 791.834.460.114,-; (7) Pinjaman yang beredar sebanyak Rp 1.865.877,-; (Robert Lawang, 2007 dalam Bank Kaum Miskin, Muhammad Yunus).

Selain program diatas dalam rangka   pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil ada  Program Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), program bertujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber permodalan, melalui program perkuatan modal Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berupa dana bergulir (melalui pola konvensional dan syariah), diantaranya : Program   Pembiayaan   Produktif   Koperasi   dan   Usaha   Mikro (P3KUM)  yang ditargetkan  s.d. tahun 2009 mencapai  6.103 koperasi untuk setiap kecamatan  dengan  nilai Rp 646,3 Milyar,  dan Program Perempuan Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) yang merupakan dukungan terhadap kelompok usaha yang responsif gender, yang ditargetkan s.d. tahun 2009 mencapai 3.000 koperasi wanita dengan nilai Rp. 300 Milyar.

Pola kerjasama yang dikembangkan pada semua kegiatan diatas adalah   bank   berperan   sebagai   lembaga   mediasi   penyaluran   dana sedangkan  koperasi  bertindak  sebagai  penghimpun  dan  menyalurkan dana tersebut kepada UMKM. Kerjasama dengan LKM jarang dilakukan karena wilayah kerja juga berbeda-beda. Jika pemerintah berniat untuk melakukan   pemberdayaan  kepada usaha mikro sebaiknya  LKM/KSM harus dirangkul untuk menjangkau usaha-usaha mikro yang belum bisa akses dengan modal.

 

 

 

Nama                    : Ari Sulistyawati

NPM                      : 21211084

Kelas                     : 2EB09

Tahun                   : 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: