Review 2 KERJASAMA BANK, KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) MENDUKUNG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

REVIEW

KERJASAMA BANK, KOPERASI  DAN LEMBAGA KEUANGAN  MIKRO (LKM)  MENDUKUNG  PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

OLEH :

Riana Panggabean*

 

      II.             Tinjauan Konsep

Perlukah kerjasama bank, koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)   mendukung   Pemberdayaan   UMKM?   Jawabannya   sangat   perlu. Mengapa perlu? Jawabannya sangat sederhana karena UMKM sangat membutuhkan modal. Lalu bagaimana kerjasama itu diwujudkan agar UMKM berdaya?  Jawabannya  akan  dijelaskan  setelah  mengidentifikasi  tugas  dan fungsi  masing-masing  dan  dimana  kedudukan  UMKM  sebagai  penerima kredit atau pelaku ekonomi yang perlu diberdayakan.  Siapa pelaku lembaga keuangan mikro? Menurut fakta dilapang pelakunya adalah bank, pemerintah dan masyarakat warga (civil society). Masyarakat warga sipil terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Credit Union atau Koperasi Kredit dan Baitul Maal Wa Tanwil (BMT).

Bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai agent of trust dan agent development. Yang dimaksud sebagai agent of trust adalah suatu lembaga perantara (intermediary) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan   dari   dan   untuk   masyarakat.   Sedangkan   sebagai   agent   of development  bank adalah sebagai lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan  pembangunan  melalui  fasilitas  kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Rimsky K Judisseno, 2002:94-95). Berdasarkan definisi tersebut bank sebagai lembaga perantara  dapat membawa  dampak ekonomi yang   sangat   berarti   seperti   (1)   penghimpun   dan   penyalur   dana,   (2) mempermudah  pembayaran, (3) peningkatan lapangan kerja, (4) pemerataan penghasilan,   dan   (5)   stabilitator   pembangunan.   Penggolongan   bank   di Indonesia terdiri dari (1) Bank Sentral/Bank Indonesia, (2) Bank Umum, (3) Bank Perkreditan Rakyat, (4) Bank berdasarkan Prinsip Syariah, dan (5) Bank Devisa.  Penggolongan  lembaga  keuangan  bank  di  Indonesia  terdiri  dari lembaga keuangan bank meliputi: (1) Bank Sentral/Bank Indonesia, (2) Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Asing, (3) Bank Campuran, (4) Bank  Perkreditan   Rakyat  (BPR)  serta  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank (LKBB) dan Usaha-Usaha Lembaga keuangan. Di dalam penggolongan bank tersebut  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  dimana  kedudukan  atau  posisi koperasi? Menurut pasal 21 Undang-undang No 7/1992 Koperasi digolongkan pada golongan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya dalam penggolongan lain koperasi dapat dikategorikan pada lembaga perkreditan formal.

Koperasi di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Peran tersebut dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam, (1) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya   hanya usaha simpan pinjam  dan (2)  Unit  Simpan Pinjam adalah  koperasi yang bergerak sebagai bagian dari kegiatan   usaha koperasi  yang bersangkutan  (Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan Sumodiningrat, 2007) memiliki ciri: (1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) Melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; (3) Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontektual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

 

Pola-pola  keuangan mikro di Indonesia  terdiri dari (1) Saving Ledd microfinance yang berbasis anggota (membership based). Pada pola ini pendanaan  atau  pembiayaan  yang  beredar  berasal  dari  pengusaha  mikro sendiri. Contoh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union (CU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP). (2) Credit Ledd microfinance, pada pola ini sumber keuangan  bukan dari usaha mikro tetapi sumber lain seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) Grameen Bank, Asa Model (Bangladesh). (3) Micro Banking, pada pola ini bank difungsikan untuk  pelayanan  keuangan  mikro  seperti  telah  dilaksanakan   BRI,  BPR, Danamon  Simpan  Pinjam.  (4) Pola hubungan  bank dan kelompok  swadaya masyarakat  (PHBK),  integrasi  antara  bank dan kelompok  swadaya masyarakat.

Keterbatasan atau jumlah UMKM yang belum terlayani oleh bank (sebanyak 92% unit usaha bisnis) hendaknya diisi oleh bank, koperasi simpan pinjam  atau  dan  LKM  yang  ada  disemua  kecamatan  agar  koperasi  dan UMKM  mampu  berusaha.  Selain  kebutuhan  modal  perlu  juga  dipikirkan faktor-faktor yang mendukung seperti iklim usaha (jejaring usaha dan faktor lain yang mendukung. Untuk mewujukan pemberdayaan ini perlu (1) jumlah Koperasi   dan   UMKM   diseluruh   kecamatan   dan   (2)   jumlah   kebutuhan kreditnya.

 

 

Nama                    : Ari Sulistyawati

NPM                      : 21211084

Kelas                     : 2EB09

Tahun                   : 2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: