Review 1 KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN UMKM

REVIEW

KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN UMKM

OLEH :

Slamet Subandi∗

Abstraksi

          Unability of cooperative to be the solution of the mainstay institution of SMEs empowerment was not because of the wrong basic concept of cooperative institution but it was because of development approach which is directly influenced by political policy and economy of the world. Globalization is one of the factor which should encourage cooperative development (it is a challenge so that SMEs group to be united in  the  frame  of  enhancing  the  scale  of  business  and  efficiency),  nevertheless  its tendency  becomes  a  constraint  to  the  sustainability  of  cooperative  development. Solution which is needed to empower cooperative is a strong and real commitment by revitalizing cooperative activities and enforcement of financing.

Alternative in purifying cooperative institution could be done by way of : 1). Improving and completing cooperative law (accelerate the ratification of cooperative bill); 2). Giving extention, training and education to cooperative board of directors, managers and method so as they could really know and understand about cooperative completely and genuinely; 3). Appropriate, directed, planned and sustainable socialization/promotion  through  media;  4).  Preparing  appropriate  standard  and method of   cooperative subject to support cooperative cadres forming on the basic, medium and high education; e). Giving most of promotion and responsibility on cooperative development to cooperative movement itself.

 

I.            Pendahuluan

Sesuai dengan devinisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya sangat  diperlukan,  karena  rakyat  merupakan  salah  satu  komponen  berdirinya suatu Negara. Bagi Indonesia, rakyat bukan hanya sebagai indikator keberadaan negara, tetapi juga merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling tinggi dalam konstitusi. (UUD 1945). Keinginan untuk mensejahterakan semua rakyat juga merupakan amanat konstitusi dan oleh karena sebagian besar (87,4%) rakyat Indonesia adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan pemberdayaan UMKM.

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk   pemberdayaan   ekonomi   rakyat   melalui   perkuatan   UMKM   sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar   pembangunan   yang   belum   sepenuhnya   mengutamakan   kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari  semakin  menyurutnya  peranan  koperasi  dalam  pembangunan  ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan uuntuk memberdayakan UMKM, atau hanya merupakan salah satu solusi. Timbulnya pertanyaan tersebut dari satu sisi terlihat wajar-wajar saja karena banyak kegiatan-kegiatan yang jika dilakukan oleh koperasi tidak berhasil (keberhasilannya lebih kecil dibandingakan jika dilaksanakan oleh pihak-pihak lain). Pertanyaan terlihat janggal, memperhatikan bahwa keberadaan dan kiprah koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UUD 1945.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau menghambat kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (sense of bisnis), karena pada awalnya mereka memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan bisnis koperasi dapat dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian juga faktor lingkungan (eksternal) yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan pemerintah, serta lingkungan usaha ekonomi yang  dibangun oleh banyak pelaku usaha lainnya, tidak dapat diharapkan berperan untuk mendukung keberhasilan koperasi.

Masalah kedua yang dihadapi koperasi adalah dalam membangun partisipasi anggota koperasinya. Dalam hal ini banyak pakar antara lain Nasution 1991  yang  mengatakan  “Berikan  kebutuhan  yang  paling  diperlukan  oleh anggota”.  Azas one man one fote yang menjadi slogan koperasi belum menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi. Demikian juga asas yang merupakan prinsip dasar koperasi ini, belum dapat dipahami oleh sebagian besar anggota koperasi dengan tingkat kesejahteraan, dan pendidikan masih rendah, serta lingkungan sosial budaya masih kurang kondusif (adanya hubungan patron klient, ewuh pakewuh, ndoro kawulo dan lain-lain).

Memang banyak konsep pembangunan partisipasi anggota koperasi yang bersumber dari  koperasi-Koperasi  di  luar negeri,  tetapi  konsep  tersebut  tidak dapat diaplikasikan karena kondisi faktor-faktor lingkungan ekonomi sosial dan budaya   tidak   sama.   Kekeliruan   yang   mungkin   perlu   diluruskan   dalam membangun   partisipasi   anggota   koperasi   adalah   adanya   anggapan   bahwa penyebab rendahnya partisipasi anggota koperasi lebih dikarenakan besarnya intervensi pemerintah serta adanya kelemahan kebijakasanaan dasar dalam pembangunan koperasi yang tertuang dalam UU nomor 25 tahun 1992 dan heterogenitas anggota koperasi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan tidak konsistennya penilaian terhadap keberhasilan pembangunan koperasi adalah “Belum adanya standar baku tentang indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator yang dibangunnya sendiri. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sesuai dengan azas dan prinsip dasar koperasi tujuan pembangunan koperasi adalah untuk mendukung pembangunan kemampuan ekonomi dari anggotanya. Keberhasilan koperasi akan dicirikan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi anggotanya, sebagai   akibat dari adanya hubungan dalam kegiatan ekonomi antara anggota dengan koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi seharusnya dapat berhubungan langsung dengan produsen. Hubungan langsung ini dapat mengurangi biaya-biaya diluar biaya produksi seperti biaya pembungkus, dan biaya pemasaran sehingga harga dasar yang diperoleh koperasi dapat lebih murah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan koperasi tersebut di atas, mungkin dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam kontek pembangunan ekonomi  di  Indonesia  koperasi  dianggap  sebagai  alat  bagi  anggota  untuk mencapai  kesejahteraan  ekonomi,  alat  pemerintah  untuk  membangun kesejahteraan semua warga masyarakat. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak   keunggulan   dalam   mendukung   pemberdayaan   kelompok-kelompok miskin.  Koperasi  juga  merupakan  organisasi  non  profit  yang  dapat mengumpulkan serta mempersatukan kelompok kelompok marginal, yang karena kemarjinalannya tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Satu hal lagi yang merupakan kekuatan koperasi selama ini jarang diperhitungkan adalah ”Koperasi merupakan  bentuk  kelembagaan  formal  yang  memiliki  jaringan  sangat  luas bersifat internasional. Kelemahan dari koperasi adalah karena faktor internalnya sendiri yang membatasi partisipasi anggota, karena koperasi menghendaki homogenitas anggota terutama dari aspek kepentingannya terhadap koperasi (Syarif dan Nasution 1989). Dari adanya berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat  yang tergolong dalam  kelompok UMKM.  Yang  perlu  mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi

Selanjutnya kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain ; Faktor perekat. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Signifikansi faktor ini tergambar jelas diperhatikan adanya fenomena bahwa seorang anggota yang telah berhasil dalam usahanya cenderung akan meninggalkan koperasi walaupun sebelumnya keberhasilan orang tersebut didukung sepenuhnya oleh koperasi. Orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi. Peningkatan kemampuan menyebabkan orang berubah kepentingannya maka orang   tersebut   dapat   pindah   ke   koperasi   lain,   yang   dapat   memenuhi kepentingannya.  Dengan  kata  lain  faktor  homogenitas  kepentingan  anggota merupakan kata kunci dalam membangun koperasi.

Anggaran  Dasar  (AD)  koperasi  merupakan cerminan  dari  kepentingan anggota. Tetapi sekarang AD diseragamkan (oleh instansi pemerintah), yang berarti menyeragamkan kepentingan anggota. Hal ini dimaksudkan agar AD yang disusun sesuai dengan peraturan. Tetapi perlu diingat bahwa perlakuan tersebut merupakan kesalahan, oleh sebab itu harus diperbaiki. Disini pihak yang berwenang boleh saja menjadi konsultan dalam penyusunan AD, tetapi sebagai konsultan yang harus mampu melihat kepentingan anggota dari suatu koperasi yang akan dibentuk.

 

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai pembina untuk  menjadikan  koperasi  sebagai  sebuah  sistem.  Kenyataan  juga  koperasi sering dipilih tetapi kerap kali menjadi pilihan yang tidak tepat. Pada akhirnya koperasi selalu di identikan sebagai badan usaha yang marginal. Perkembangan koperasi mengalami pasang surut sesuai dengan intensitas pembinaan yang dipengaruhi  oleh  banyak  aspek.  Pada  akhirnya  timbul  pertanyaan  mengapa sampai sekarang peran dan kiprah koperasi di Indonesia sulit dikembangkan.

 

 

Nama                    : Ari Sulistyawati

NPM                      : 21211084

Kelas                     : 2EB09

Tahun                   : 2012

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: