PEREKONOMIAN PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ekonomi Indonesia Tahun 2001

Perekonomian Indonesia tahun 2001 sebetulnya memiliki ruang gerak yang cukup lebar untuk sedikit mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sejauh ini momentum menuju perbaikan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Seiring dengan itu, sejumlah masalah-masalah ekonomi maupun nonekonomi terus membayangi upaya pemulihan ekonomi. Sejumlah agenda permasalahan yang mesti diselesaikan sebagai prasayarat pemulihan ekonomi antara lain ialah penguatan landasan sektor perbankan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Agenda permasalahan lain ialah menyangkut kinerja BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dalam melakukan restrukrisasi perusahaan penjualan aset-aset yang dikelolanya.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 berkisar antara 3-4 persen dan bertumpu pada pengeluaran pembentukan modal tetap domestik bruto (gross domestik fixed capital formation) dengan catatan perbankan mulai dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang memadai. Sumber pertumbuhan lain adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang akan naik sebagai akibat mulai membaiknya tingkat pencatatan real pada tahun 2000. Apalagi ditambah dengan kepercayaan konsumen yang diharapkan terus membaik dengan telah terbentunya pe,erintaha baru ditambah pula dengan stabilitas politik dan kemanan yang cukup terjaga. Sementara itu, ekspor sangat sulit diharapkan dapat meningkat sebaik tahun 2000 karena pertimbuhan ekonomi dunia tahun 2001 menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun 2000. Tantangan terberat adalah upaya mempertahankan kinerja ekspor yang sudah dicapai pada tahun 2000. Tahun 2002 adalah momentum untuk meningkatkan kembali ekspor, sekalipun pertumbuhan ekonomi dunia belum akan sebaik tahun 2000.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Zaman pemerintahan SBY, rasio utang dengan PDB turun, dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.
Hal yang menakutkan, dari sedemikian besar utang, hanya 0,3 % saja yang dipergunakan oleh SBY untuk mensubsidi rakyat miskin. Artinya, upaya membantu masyarakat kecil (melalui program BLT, PNPM, BOS, dll.) memang benar-benar kecil nilainya.

Naiknya besaran utang Indonesia, itu sama artinya, beban cicilan dan pokok utang juga semakin membengkak. Kondisi ini menekan alokasi anggaran belanja pemerintah untuk kebutuhan utama pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Dampak besarnya utang tersebut, sangat mengancam kedaulatan dan ketahanan ekonomi bangsa kita, termasuk didalamnya, nilai tukar rupiah. Sewajarnya, nilai tukar rupiah kita berada pada level 8000 rupiah per 1 dollar, atau dibawahnya. Sekarang, nilai tukar rupiah adalah antara Rp. 10 ribu hingga Rp. 12 ribu (nilai Rp 12 ribu per 1 dollar terjadi pada bulan Februari 2009 kemarin).

Apabila nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, itu baru terjadi stabilitas ekonomi. Posisi nilai tukar rupiah bisa mencapai angka Rp. 8000 per 1 dollar, adalah nilai tukar yang seharusnya dicapai dan membuat indikator perekonomian Indonesia bisa dibilang membaik dan telah baik.
Saat Ibu Megawati memerintah, nilai tukar rupiah kita berada pada posisi stabil dikisaran Rp. 8000 per 1 dollar. Hal ini berhasil dipertahankan hingga akhir masa rupiah kita berada pada level 8000 rupiah per 1 dollar, atau dibawahnya.

Pencapaian yang dilakukan pada masa pemerintahan Ibu Megawati itu, termasuk istimewa, karena sebelumnya, nilai tukar rupiah berada pada posisi antara Rp. 9000 hingga Rp. 14 ribu rupiah. Kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan terkendali setelah dua tahun masa pemerintahan SBY. Sedikit demi sedikit dana subsidi MIGAS ditarik oleh pemerintah mulai dari Bensin, Solar kemudian Minyak Tanah yang selama ini membebani pemerintah. Pemerintah cenderung menyerahkan harga barang pada mekanisme pasar. Interaksi ekonomi domestiknya berwawasan internasional dan mengikuti sistem ekonomi internasional. Secara ekonomi memang menunjukkan kondisi membaik, namun rakyat Indonesia masih banyak yang miskin, pengangguran belum bisa diatasi pemerintah, nilai rupiah masih sekitar 9.000-an per 1 US$, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, korupsi masih tinggi tercatat Indonesia termasuk dalam peringkat kelima negara terkorup di dunia (TEMPO, 20 Oktober 2004), dan sebagainya.

Secara teoritik, neoliberalisme merupakan teori ekonomi yang benar-benar membebaskan pasar bertindak, ketimbang regulasi, sehingga cenderung disebut menihilkan peran negara. Disini, mengutip Vincent Navarro, pokok kebijakan neoliberalisme adalah sebagai berikut:

  1. deregulasi pasar tenaga kerja, melalui penerapan sistim kontrak dan outsourcing, 
  2. deregulasi pasar financial, 
  3. deregulasi perdangan barang dan jasa, 
  4. mengurangi subsidi dan jaminan sosial untuk public, 
  5. privatisasi dan penjualan asset strategis, 
  6. mempromosikan individualisme dan konsumerisme, 
  7. pengembangan teori dan narasi yang memuji-muji keunggulan pasar, dan 
  8. mempromosikan anti-intervensionisme.

Kita tidak akan menggunakan keseluruhan parameter tersebut, tetapi hanya mengambil beberapa point kebijakan neoliberal yang familiar bagi rakyat luas, seperti soal privatisasi, utang luar negeri, soal pencabutan subsidi, dan liberalisasi ekonomi. Tujuannya, tentu saja, supaya rakyat lebih mudah memahami perbedaan era pemerintahan SBY dan pemerintahan sebelumnya, serta watak neoliberal rejim SBY yang lebih agressif dibanding sebelumnya.

  • Kebijakan Privatisasi

Secara teoritis, bagi penganut neoliberal, privatisasi dimaksudkan sebagai jalan untuk mengatasi masalah kekurangan financial, untuk membuat pelayanan menjadi lebih efisien, serta mengindari distorsi pada makro dan mikro ekonomi akibat pelayanan public gratis (Carlos Vilas). Pada kenyataannya, privatisasi telah mengarah para pengguna jasa untuk membeli dengan harga yang lebih mahal, karena perusahaan yang terprivatisasi kini menggunakan kriteria bisnis dan mencari keuntungan (profit).
Baiklah, kita lihat privatisasi di zaman pemerintahan SBY sekarang ini:
Secara faktual, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, menjalankan kebijakan privatisasi berdasarkan desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. SBY menjalankan privatisasi dengan dimandori secara langsung oleh Bank Dunia.

Selain itu, di bawah pemerintahan SBY, kondisi APBN cenderung membaik, dan bahkan surplus. Artinya, SBY menjalankan privatisasi memang berdasarkan scenario neoliberalisme. Dari segi jumlah BUMN yang diprivatisasi, SBY jauh lebih agressif. Berdasarkan catatan kami, Periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN. Sedangkan dibawah SBY, situasinya cukup menggemparkan, bayangkan, hanya dalam setahun 44 BUMN dilego. Apalagi, privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing. Jadi, SBY benar-benar “royal” dalam mengobral BUMN dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

  •  Soal Utang Luar Negeri

Soal kebijakan utang luar negeri, pemerintahan SBY terlalu banyak melakukan kebohongan terhadap publik. Soal utang kepada IMF, misalnya, SBY mengatakan bahwa jumlahnya semakin menurun, tetapi angka kumulatif utang luar negeri terus bertambah dari donatur di luar IMF, baik dari Bank Dunia, ADB, Paris Club, dsb, maupun dari utang bilateral.

Semasa pemerintahan SBY, tercatat terjadi peningkatan total utang luar negeri secara signifikan dari Rp. 662 triliun (2004) menjadi Rp. 920 triliun (2009). Artinya pemerintahan SBY “berhasil” membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun.
Dalam tiap tahunnya, pemerintahan SBY menambah utang sebesar 80 trilyun pertahun. 

Untuk diketahui, outstanding Utang luar negeri Indonesia sejak tahun 2004-2009 terus meningkat dari Rp1275 triliun menjadi Rp1667 triliun.
Sementara itu, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri menunjukkan tren yang meningkat. Sejak awal masa pemerintahan presiden SBY di tahun 2005 sampai dengan September 2008 total pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp277 triliun. Hal inilah, secara factual, yang menyebabkan APBN tidak bisa berfungsi untuk mendanai pembangunan dan belanja capital.

Pada tahun 2003, ketika Budiono menjabat menteri keuangan, dia berusaha memperpanjang kontrak dengan IMF melalui Post Program Monitoring (PPM), padahal sidang MPR mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengakhiri kerjasama dengan IMF.

  •  Soal Pencabutan Subsidi

Dalam hal pencabutan subsidi BBM, pemerintahan SBY jauh lebih agressif dalam mencabut subsidi BBM. Dihitung berdasarkan persentase, maka tingkat kenaikan BBM pada era pemerintahan Megawati adalah 31%, sementara tingkat kenaikan BBM pada pemerintahan SBY adalah 64%.

  •  Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Pada masa pemerintahan SBY, liberalisasi ekonomi berlangsung di bidang perdagangan, industri dan investasi. 

Di bidang perdagangan, SBY menjadi pengikut setia WTO dalam mendorong penghapusan tarif impor dan ekspor di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, SBY juga aktif dalam mendorong Free Trade Agreement (FTA) dengan negara-negara lain, seperti ASEAN EU FTA, ASEAN Jepang FTA, ASEAN India FTA, ASEAN Korea Selatan FTA, dan Indonesia Jepang EPA.

Di bidang industri, di bawah pemerintahan SBY, banyak sektor Industri yang menderita kekurangan bahan baku. Industri rotan, misalnya, harus tutup dan mengalami kebangkrutan karena SBY meliberalisasi rotan Indonesia.

Di sektor energi, liberalisasi juga menyebabkan pasokan gas untuk industri juga mengalami kemandekan. Sebagai misal, Dua pabrik pupuk besar, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Asean Aceh Fertilizer (AAF), harus tutup. Selain itu, ada banyak industri di dalam negeri yang menderita kekurangan pasokan energi, akibat keputusan pemerintahan SBY meliberalkan sektor energi dan menerapkan kebijakan ekspor bahan mentah.

Puncak liberalisasi di era pemerintahan SBY adalah pengesahan pengesahan UU Penanaman Modal No. 25/2007 dan Peraturan Presiden No. 76 dan 77. Dalam UU Penanaman Modal yang dihasilkan pemerintahan SBY tersebut, tidak ada lagi perlakuan yang berbeda antara modal asing dan dalam negeri.

Selain itu, UU PM ini juga menjamin kepemilikan saham oleh pihak asing hingga 100%. Artinya, dengan UU PM ini, Indonesia tidak punya lagi kedaulatan ekonomi.

Di sektor jasa, khususnya pendidikan dan kesehatan, SBY juga begitu aktif dalam mengaprove proposal yang diajukan WTO. Di bidang pendidikan, misalnya, pemerintahan SBY menghasilkan RUU BHP yang mengarahkan pendidikan pada mekanisme pasar.

Sebagai dampak dari liberalisasi yang diperkenalkan SBY, di sektor migas, misalnya, pihak asing mengontrol hingga 85-90% pengelolan migas nasional, akibatnya 85% produksi migas nasional dikontrol oleh pihak asing. Kemudian, Sebanyak 65% kepemilikan saham di pasar modal adalah asing. Sebesar 14 milyar dollar AS kepemilikan SBI dan SUN adalah asing.

Selain itu, sebagai dampak penerapan liberalisasi investasi, Lebih dari 95 juta hektar lahan telah diserahkan kepada perusahaan minyak di sektor hulu dalam rangka ekploitasi minyak. Lebih dari 40 juta hektar diserahkan dalam rangka eksploitasi mineral dan batubara, sekitar 7 juta hektar diserahkan untuk korporasi perkebunan dan sekitar 31 juta hektar diserahkan untuk korporasi kehutanan.

  •  Aspek-Aspek Kemandirian dalam Pemerintahan Megawati

– Pada masa pemerintahan  SBY sekarang ini, dimana benar-benar terfokus dan ditentukan oleh AS dan negara-negara kapitalis maju. Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.

– Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, usaha itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post program monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.

– Untuk perlindungan terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan Megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan.

  • Proses Manipulasi Prestasi Ekonomi Pemerintahan SBY

Pengangguran

Jika mengacu pada BPS yang dikendalikan SBY, maka tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta atau 8,14 persen dari total angkatan kerja. Hal ini jelas manipulatif, karena dibasiskan pada metode penghitungan yang tidak tepat. Dalam penghitungan BPS, seseorang disebut bekerja bila dapat bekerja sejam dalam seminggu. Dengan metode ini, maka kelompok pekerja informal termasuk orang yang bekerja menjadi ‘pak ogah’ di pagi dan sore, penjual asongan, pekerja serabutan dan orang yang ikut kampanye dan kegiatan partai, dapat disebut sebagai pekerja. Penghitungan ini tidak akurat, karena akhirnya tidak menjelaskan angka real orang yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak.

Jadi, apa yang dikatakan sebagai penurunan angka pengangguran dan pembukaan lapangan kerja baru oleh BPS, dan diklaim prestasi SBY, adalah pertumbuhan pekerja informal. Porsi kerja Informal yang pada tahun 2005 hanya 63%, meningkat menjadi 69% pada tahun 2008. Pekerja informal ini termasuk kelompok unpaid worker (istri, anak, saudara, dll). Pantas bila pada tahun 2008, klaim penciptaan lapangan kerja baru sebesar 2,6 juta ternyata 41%nya adalah lapangan kerja sektor jasa kemasyarakatan.

Kemiskinan

Seperti dalam kasus penghitungan pengangguran, BPS juga menggunakan standar minimum dalam menghitung angka kemiskinan.

Selain itu, klaim SBY berhasil mensejahterakan benar-benar menyesatkan, karena tidak didukung data-data dan fakta lapangan. Sebagai misal, angka prestisius SBY itu bertolak belakarang dengan tingginya inflasi untuk makanan, bahan pangan, pendidikan dan perumahan adalah salah satunya. Inflasi makanan dan bahan makanan masing-masing sebesar 12,5% dan 16,4% atau inflasi perumahan dan pendidikan yang mencapai 11% dan 9%. Padahal, ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat bawah dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Klaim Swasembada Pangan

Disini, metode penghitungan BPS juga sangat diragukan, karena hanya mengacu pada peningkatan areal pertanian padi. menurut versi SBY, swasembada pangan pada tahun 2008 berhasil karena adanya peningkatan luas areal penanaman padi, yaitu mencapai 7,86 juta hektar atau 3,4 persen (periode Oktober 2007-Maret 2008) di atas pencapaian luas tanam pada periode sama 2006/2007. Selain itu, SBY juga menyebutkan sejumlah faktor yang mendukung pencapaian swasembada, yaitu iklim kondusif, benih unggul, pupuk, suplai air, serangan hama penyakit, dan pengelolaan pascapanen.

 

  • Baiklah, kita bantah satu persatu kebohongan dari pemerintahan SBY ini:

Ketika pemerintah berkoar-koar mengenai keberhasilan swasembada pangan, pada bulan Februari tahun 2008 pemerintah mengimpor beras 500 ribu ton. Artinya, kalau benar sudah swasembada pangan, kenapa harus mengimpor lagi?

Pemerintah mengaku punya Program Peningkatan Produksi Beras (P2BN), dimana penggunaan benih varietas unggul menjadi salah satu pilihan. Tindak lanjutnya, pemerintah mengalokasikan bantuan benih padi dalam APBN sebanyak 37.500 ton dengan sasaran areal tanam 1,5 juta hektar. Belum lagi bantuan benih dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), cadangan benih nasional, dan bantuan benih dalam bentuk subsidi harga kepada petani (Kompas). Akan tetapi, program semacam ini perlu diperiksa akurasinya di lapangan. Di banyak daerah, petani masih sering kesulitan mendapatkan bibit. Kalaupun dapat, biasanya kualitas bibit yang didapatkan rendah, seperti yang dirasakan petani di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sistem irigasi sebagai penunjang pokok dalam memacu produksi pertanian berada dalam kondisi buruk. Setidaknya, berdasarkan data, terdapat 80% sistim irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jika benar, berarti klaim pemerintah bahwa sistim irigasi menunjang produksi pertanian adalah bohong. Dan meman demikian faktanya. Menurut Andreas Maryoto, seperti yang ditulis Kompas edisi 24 februari 09, ketersediaan air bagi pertanian bukan karena faktor irigasi yang baik, melainkan karena faktor cuaca pada musim kemarau yang cenderung basah seperti pernah terjadi pada 2003.

Soal ketersediaan pupuk lebih parah lagi. Hampir 5 tahun SBY memerintah, petani Indonesia tidak pernah berhenti dari kegelisahan karena kelangkaan pupuk. Kalaupun ada, petani harus memperolehnya dengan harga mahal. Tutupnya sejumlah pabrik pupuk, karena kebijakan ekspor gas pemerintah, menyebabkan produksi pupuk nasional menurun. Produksi pupuk di tahun 2008 diperkirakan hanya 6 juta ton, sementara konsumsi meningkat mendekati 9 juta ton.

Soal serangan dan gangguan hama, pada musim tanam di musim hujan 2007/2008, ada serangan tikus, hama penggerak batang, tungro, kresek, dan blas yang terjadi pada 208.931 ha atau di atas serangan hama yang terjadi pada musim tanam di musim hujan 2006/2007 yang hanya 143.312 ha.

Swasembada pangan yang digembor-gemborkan oleh pemerintah, pada kenyataannya tidak dapat mengangkat kesejahteraan kepada petani. Sebanyak 23,61 juta penduduk miskin berada di daerah perdesaan dan umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian. Bahkan, 72 persen kelompok petani miskin adalah dari subsektor pertanian pangan (BPS, 2007). Saya mengira bahwa angka ini belum banyak berubah.

  •  Pelayanan Publik

Berdasarkan data, pada tahun 2005, dikatakan bahwa baru 32,3% penduduk Indonesia yang mempunyai rumah, sementara sisanya hidup memprihatinkan.

Menurut Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Hanong Santono, terdapat 119 juta rakyat Indonesia yang belum mengakses air bersih, akibat keputusan pemerintah memprivatisasi pengelolaan air bersih.
Di bidang pendidikan, misalnya, menurut data resmi yang dihimpun dari 33 Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA) di 33 provinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11,7 juta jiwa.

Dalam tahun 2008 angka tersebut meningkat, karena terjadi pertambahan putus sekolah sekitar 841.000 siswa sekolah dasar dan 211.643 siswa SMP/madrasah tsanawiyah . Jadi, total kepala yang tak mampu dididik oleh Negara hingga tahun 2009 adalah sebesar 13 juta jiwa.

Setiap tahunnya, semenjak pemerintahan SBY, terdapat 74.616 hingga satu juta orang perempuan yang diperdagangkan secara illegal. Pemicunya adalah kemiskinan dan perlindungan pemerintah yang lemah.

 

sumber :

http://id-id.facebook.com/notes/gerakan-anti-sby-ii/fakta2-tersembunyi-pemerintah-sby-di-bidang-ekonomi/258900297459767

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: